www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Persoalan Program Satu Desa, Satu Bidan, merupakan salahsatu fokus pembahasan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV, Gina Mariati, saat menggelar rapat kerja bersama Dinkes Kalsel dan UPTD tentang rencana realisasi program kegiatan tahun anggaran 2023 dan rencana kerja tahun anggaran 2024. di Banjarmasin, Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, program tersebut masih belum terealisasi karena faktanya masih banyak desa di Kalsel yang tidak memiliki bidan.
“Saya ingin kembali mempertanyakan mengenai bidan, Program Satu Desa Satu Bidan, yang bahkan masih ada desa yang belum memiliki bidan,” tanya Gina.
Kepala Dinkes Kalsel, Dr. Diauddin, M. Kes. menjelaskan pihak Dinkes sudah mengusulkan untuk bantuan tenaga kontrak.
“Kami sudah mengusulkan melalui surat sejak tanggal 12 Januari kemarin untuk pengangkatan tenaga kontrak ke Kementerian untuk mengisi bidan yang belum ada untuk program satu desa satu bidan, tapi belum ada balasan,” sebutnya.
Ketua Komisi IV, H.M. Lutfi Saifuddin yang memimpin rapat juga mengatakan hal tersebut perlu ditindaklanjuti.
“Kita masih memerlukan banyak sekali tenaga kontrak di bidang kesehatan sehingga ini perlu nanti ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Komisi IV dan bersama-sama kita ingin memperjuangkan untuk mencari solusinya ke Kementerian Kesehatan di Jakarta,” kata dia.
Sisi lain, Lutfi Saefuddin juga mempertanyakan terkait usulan Aplikasi Kalsel sehat yang dipromotori oleh Komisi IV. Namun pihak Dinkes mengatakan pusat telah membuat aplikasi serupa.
“Sebetulnya kita terlebih dahulu mengusulkan, tapi karena mungkin belum ada tindaklanjut, akhirnya saat ini sudah ada Aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Namun sebetulnya tentu berbeda dengan maksud kami kemarin terkait usulan ini. Ada hal-hal yang tentunya mungkin masih bisa kita upayakan agar kita bisa meningkatkan PAD melalui aplikasi khusus masalah kesehatan ini, bukan hanya bergantung pada aplikasi yang dikeluarkan oleh pusat,” tegasnya.
Sementara, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Kalsel, Sucilianti Akbar, juga mengeluhkan sarana dan pra-sarana milik mereka yang dirasa cukup memprihatinkan akibat kurangnya pemeliharaan.
“Ruang futsal kita rusak parah, mudah-mudahan dengan diperbaiki itu bisa meningkatkan PAD kita. Bangunan kami lantai dan dinding hancur, atap bocor bahkan terkadang sampai banjir, gedung senam runtuh di sebelah kanan,” jelas Sucilianti Akbar.
Dia juga menyampaikan bahwa BKOM telah melakukan MoU dengan 9 instansi agar jika instansi tersebut ingin melakukan pemeriksaan kebugaran kesehatan, dapat melakukannya di BKOM.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV, Wahyudi Rahman, akan mengundang Bappeda serta bertolak ke Kemenkes.
“Bappeda nanti harus dihadirkan juga mana curhatan-curhatan ini bisa terakomodir oleh Bappeda. Kalau perlu nanti kita ke Kemenkes,” harap Wahyudi Rahman (pik).
