Tersangka Kasus Pajak Bayar Setelah Ditahan, Kejari Usulkan Perkara Dihentikan Karena Pidana Administrasi

Related Articles

Diduga Korsleting Listrik 12 Kapal Nelayan Pekalongan Terbakar, Polda Jateng Kerahkan 6 Unit Damkar

6 hari ago

Pemprov Jateng Sediakan Rumah Layak Huni Dengan Harga Terjangkau

1 minggu ago

Gedung Perpusda Jateng Diperluas, Dorong Literasi dan Minat Baca Masyarakat

2 minggu ago

Banjarmasin, Koranpelita.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, menetapkan seorang pengusaha berinisial KS, menjadi tersangka, karena diduga dengan sengaja telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Tersangka KS telah diserahkan (Tahap II) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Rabu 1 Februari 2023, dan langsung dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIa Teluk Dalam, Banjarmasin.

Sebelumnya, modus yang dilakukan KS yakni, tidak seluruhnya melaporkan omset atau penyerahan maupun perolehan, pembelian pada SPT Masa PPN CV AWN masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Kemudian, melaporkan SPT Masa PPN secara rutin dengan status nihil dan lebih bayar kompensasi agar terhindar dari sanksi denda terlambat pelaporan, bertujuan untuk menunda pembayaran dan tidak membayar pajak (PPN) yang seharusnya dibayar ke Kas Negara.

Setelah dilakukan penahanan oleh Kejari Banjarmasin, akhirnya KS membayar pajak terhutang dan denda tindak pidana perpajakan sebesar Rp 1.187.756.490.

Sebelumnya Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah melakukan penyitaan sebesar Rp 200.724.400.

Adapun rincian Tunggakan Pokok Pajak KS sebesar Rp. 372.802.255 dan denda maksimal sebesar Rp. 1.015.678.635, sehingga total yang dibayarkan KS sebesar Rp 1.388.480.890.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarmasin Indah Laila SH MH, di Aula Kantor Kejari Banjarmasin, Kamis (9/2/2023) mengatakan, karena tindak pidana perpajakan ini adalah tindak pidana administrasi, maka perkara ini diusulkan dihentikan.

“Kita sudah konsultasi ke pimpinan untuk dihentikan, karena yang bersangkutan sudah membayar sehingga tidak ada kerugian negara,” kata Indah usai menyerahkan uang pembayaran kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) saat itu.

Sementara, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kalselteng, Budi Susila menyampaikan, tujuan pihaknya memperkarakan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dana pajak ini digunakan untuk pembangunan.

“Kami menghimbau kepada wajib pajak agar taat pajak, baik dalam pelaporan maupun penyetoran,” himbaunya (pik)