Program Kerja Presiden Jokowi Menjadi Perhatian Internasional

Related Articles

Gus Yasin Sowan Sinta Nuriyah Ibu Negara RI Ke 4. Ini Pesannya 

7 jam ago

Kampanye Akbar Partai Hanura, Oesman Sapta Odang Dukung Andika- Hendi di Pilgub Jateng

8 jam ago

Dukung Asta Cita Presiden RI, Panglima TNI Tinjau Program Ketahanan Pangan Kodam IV/ Diponegoro

2 hari ago

Jakarta, Koranpelita.com

Berbagai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) disekttor lingkungan hidup dan kehutanan menjadi fokus perhatian forum internasional Asia-Pacific Forestry Week (APFW) dalam acara pertemuan ke 28 Asia Pacific Forestry Commission (APFC) di Incheon, Korea Selatan yang berlangsung tanggal 17-21 Juni 2019.

APFC adalah forum dua tahunan FAO regional Asia-Pasifik. Adapun tema yang diangkat pada tahun ini adalah Forest for Peace and Well-Being (Hutan untuk Kedamaian dan Kesejahteraan).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menjadi tamu undangan utama pada acara pembukaan APFW 2019, Selasa (18/6/2019). Pada kesempatan ini secara simbolis dilaksanakan penanaman pohon jenis oak bersama tamu VIP lainnya. Dalam pertemuan itu delegasi Indonesia menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait langkah-langkah koreksi yang telah dilaksanakan dalam membenahi tata kelola hutan Indonesia yang sangat relevan dengan tema acara tersebut.

Siti Nurbaya menyampaikan program kerja pemerintahan Jokowi antara lain, kebijakan reforma agraria dalam bentuk tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; Perubahan Iklim, Restorasi Gambut dan Reklamasi Lahan Kritis, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, dan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Indonesia adalah sebagai salah satu Vice-Chair dalam sidang tersebut, yang diwakili Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto.

Dikatakan Siti dalam forum itu, program reforma agraria yang dilakukan permerintah Indonesia bertujuan mengurangi konflik tenurial. Dilakukan melalui penataan pemukiman dan mata pencaharian masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Dengan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) masyarakat mendapatkan akses kepemilikan tanah legal.

Sejalan itu juga dilaksanakan program Perhutanan Sosial dan pengakuan secara resmi hutan adat. Semua itu dalam kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Hingga Mei 2019, TORA mencapai 2,4 juta Ha, Perhutanan Sosial sebesar 3,1 juta Ha, dan pengakuan Hutan Adat sebesar 0,47 Ha,” jelas Ketua Delegasi Indonesia, Bambang Supriyanto.

Hutan Rakyat

Dijelaskan Bambang, bentuk hutan kemasyarakatan yang lain ialah hutan rakyat. Saat ini sumber bahan baku untuk industri di Indonesia, berasal dari kayu rakyat dengan besaran sumbangan 14,3 persen dari total 8,25 juta m3.

Hingga saat ini terdapat 294 kelompok petani hutan yang terdiri dari 106 ribu orang anggota dengan luas area sekitar 1 juta Ha. “Tahun ini akan difasilitasi 140 kelompok petani hutan untuk produktivitas mereka melalui dukungan kebijakan, peralatan dan pembinaan,” kata Bambang.

Peningkatan yang masih perlu dilakukan adalah insentif untuk mengembangkan pengadaan barang bersertifikat (legal) di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan pasar.

Pemerintah Indonesia juga menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun seluas 5,5 Juta Ha tersebar di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas RPJMN. “Indonesia telah menginvestasikan Rp3,9 triliun. Selain itu perbaikan lingkungan pasca tambang melalui reklamasi diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan,” kata Bambang.

“Sidang sangat mengapresiasi platform Indonesia dalam mewujudkan Forest for Peace and Well-being terutama yang terkait dalam penyelesaian konflik akses lahan, konflik tenurial adat, kemiskinan melalui pemberian akses Perhutanan Sosial dan Hutan Adat,” ungkap Bambang. (kh)