Kendal,koranpelita.com
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal pada (18/11/2022). Bertempat di Pendopo Kabupaten Kendal, hadir secara langsung oleh Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Sugiono,serta para kepala OPD dan jajaran Forkopimda.
Dalam sambutannya, Bupati Kendal mengungkapkan, saat ini program Kabupaten Kendal fokus pada 4 pilar pembangunan yaitu industri, pariwisata, UMKM dan generasi 4.0. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa tentu saja sektor UMKM sangat erat, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Keterlibatan UMKM dalam PBJP dapat mendorong potensi terserapnya tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Butuh dukungan dari LKPP untuk perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kendal yang nantinya dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya taraf hidup masyarakat,” ungkap Dico.
Kabupaten Kendal,lanjutnya, saat ini tercatat sudah memiliki 19 etalase dan 66 penyedia dalam Katalog Elektronik Lokal, juga memiliki fasilitas katalog lokal berbasis android untuk memfasilitasi para pengusaha UMKM yang memiliki keterbatasan dalam peraltan mengakses katalog lokal.
Hal tersebut disambut baik oleh Hendi (begitu Kepala LKPP kerap disapa.red) yang percaya bahwa untuk tumbuhnya ekonomi melalui UMKM Indonesia LKPP tidak dapat bekerja sendiri.
“LKPP tidak bisa berjalan dan bekerja sendiri tanpa sinergi dengan daerah,” ungkap Hendi.
Dipaparkan Hendi, saat ini upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia salah satunya dengan menggeser mindset pembangunan tidak hanya sekedar “dari kita untuk kita” tapi juga “oleh kita”.
“Semua ini menjadi penting karena dengan menggeser mindset tersebut akan memicu naiknya penggunaan PDN yang pada akhirnya membuat perekonomian terus berputar di dalam negeri sehingga kemajuan negara tidak hanya tergantung dari luar,” katanya.
LKPP, tambah Hendi, sebagai regulator dalam bidang pengadaan barang/jasa, berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi UMKM dan Koperasi dalam PBJP, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, memastikan proses pengadaan bersih dan jauh dari praktik KKN.
Melalui program Katalog Indonesia Turut Andil Membangun Negeri (KITA) yang dicanangkan Hendi, LKPP telah melakukan 3 langkah strategis sebagai wujud komitmen optimalisasi e-Purchasing melalui katalog Elektronik.
” Langkah-langkah tersebut diantaranya menyederhanakan alur tayang produk dalam Katalog Elektronik, meningkatkan partisipasi pelaku UMKM pada Katalog Elektronik dan mendongkrak jumlah transaksi e-Purchasing Katalog melalu afirmasi regulasi dan Pull Planning.”
Pull Planning ini adalah mendorong penrencanaan anggaran berdasarkan pada barang/jasa yang tersedia di Katalog Elektronik sehingga barang/jasa tersebut tidak hanya ditayangkan tapi juga ada kepastian untuk dibeli.(sup)