www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelita.com
Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tercatat ada tujuh kelurahan yang menjadi prioritas Pemkot Semarang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan Plt. Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, Selasa (25/10) di Rooms Inc Hotel Semarang.
“Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo, di Kota Semarang telah dipilih daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kemiskinan. Tapi In syaa Allah di Semarang tidak ada kemiskinana ekstrim. Ada tujuh kelurahan di kota Semarang yang menjadi prioritas,” terang Plt. Wali kota Semarang yang akrab disapa mbak Ita.
Menurut Ita, kemiskinan dapat menjadi akar dari masalah lain seperti stunting, pernikahan anak usia dini, KDRT, hingga kriminalitas. Pihaknya berharap, dengan berfokus pada penanganan masalah pengentasan kemiskinan di tujuh kelurahan prioritas ini dapat membuat wilayah tersebut naik kelas sehingga rantai masalah lainnya akan ikut terputus.
” Para perusahaan atau pihak swasta untuk lebih fokus menjadikan ketujuh kelurahan tersebut sebagai prioritas sasaran penerima manfaat CSR,” himbaunya.
Menurutnya, perusahaan tidak harus memberi bantuan ke seluruh wilayah di Kota Semarang, tetapi yang utama adalah memberi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kemarin kami bersama-sama dengan Pak Sekda, asisten, staf ahli kita membahas terkait indikator-indikator yang menjadi kategori kemiskinan prioritas.”
Istilahnya kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) ada yang namanya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
” Indikatornya hampir sama. Kalau perempuan lebih berdaya, di rumah tangga dia disupport, anak-anaknya terlindungi, tentu bisa jadi masyarakat yang sejahtera,”ujarnya
Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kota Semarang mensosialisasikan tata laksana Musyawarah Kelurahan yang nantinya akan diselenggarakan untuk mewujudkan database kemiskinan by name by address.
Database ini akan diolah, disusun, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait, yang ke depannya juga akan menjadi referensi prioritas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023.
“Kami juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran ini terjadi di mana saja karena waktu covid-19 pengangguran naik. Satu per satu akan dibedah secara matang,” pungkasnya.(sup)
