www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,koranpelita.com
Kelangkaan vaksin miningitis yang terjadi sekarang ini menjadi keluhan para Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), sehingga mendapat perhatian serius oleh Ketua MPR-RI Bbsng Soesatyo. Oleh karena itu, meminta pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama untuk segera menyiapkan stok vaksin miningitis agar dapat mengatasi permalahan tersebut
” Apa yang terjadi sekarang ini banyak Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengeluhkan kelangkaan vaksin meningitis tersebut, sehingga berdampak pada keterlambatan jamaah umrah ke Tanah Suci,” ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/9/2022).
Menurutnya, kejadian seperti ini jangan sampai menjadi upaya aji mumpung untuk mempersulit dan menaikkan harga sehingga bisa memberatkan Biro Penyelenggara Perjalanan umroh dan para jamaahnya.
” Jadi sekali lagi meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, untuk segera menyiapkan stok vaksin meningitis agar dapat mengatasi permasalahan kelangkaan vaksin meningitis tersebut,” pintanya.
Meskipun demikian, lanjutnya, untuk menanggulangi permasalahan ini segera melakukan kerjasama dengan penyedia atau produsen vaksin meningitis. Mengingat, terbatasnya stok vaksin meningitis saat ini dikarenakan kapasitas produksi dari dua produsen vaksin yang dipesan Kemenkes terbatas.
” Dengan adanya keterbatasan inilah yang menjadi hambatan para Biro umroh untuk memberikan vaksin miningitis kepada jamaahnya bisa tertunda,” katanya.
Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah melalui pemerintah daerah untuk menyampaikan data kepada Kemenkes bahwa di daerahnya terjadi kelangkaan untuk didata, disamping Kemenkes melakukan realokasi dari provinsi atau kabupaten/kota yang stoknya masih banyak, ke daerah yang stoknya sedikit.
” Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenag untuk mengupayakan persyaratan pihak Arab Saudi, dengan meminta Kemenkes agar membantu kesulitan dan kelangkaan vaksin meningitis di tanah air, sehingga diharapkan ada kemudahan bagi jamaah umrah Indonesia,” ungkapnya.
Waketum Partai Golkar ini, juga meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan intervensi-intervensi yang baik dalam mengatasi persoalan krisis vaksin meningitis ini, sehingga dampak kelangkaan vaksin meningitis yang terjadi dapat segera teratasi.
” Kelangkaan vasin meningitis ini selain mempersulit jamaah umrah juga menghambat dunia usaha khususnya di sektor perjalanan umrah,”tuturnya.
Sementara itu, habisnya vaksin miningitis banyak dialami biro perjalanan penyelenggara umroh di Jateng. Salah satu biro umroh pada saat mau memberangkatkan jamaahnya persyaratan vaksin miningitis menjadi kendala. Namun ditengah mau memberangkatkan para jamaahnya, tiba tiba vaksin miningitis yang ditunjuk dari KKP habis dan tidak ada. Hanya jika ada yang mau membayar dengan jumlah lebih dari ketentuan harganya bisa mendapatkan pelayanan.
” Jadi dalam vaksin miningitis ini yang menjadi persyaratan untuk menuju Arab Saudi, banyak yang dijual dengan harga mahal,”ungkap sumber yang dipercaya di lingkungan biro umroh di Semarang.
Apresiasi Program E-TLE Tilang Elektronik
Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri meresmikan peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement atau E-TLE atau tilang elektronik di 34 Kepolisian Daerah/Polda jajaran Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet sangat mengapresiasi program Dirlantas Mabes Polri ini dalam penanganan masalah lalu lintas di jalan raya.
” Meminta Polri, sebelum memberlakukan E-TLE, terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 34 daerah dimaksud, agar masyarakat memaklumi dan mematuhi adanya E-TLE. Disamping hal tersebut, pihak kepolisian juga harus memantau penggunaan E-TLE di 34 provinsi di Indonesia melalui Polda, agar penerapan E-TLE dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan serta target dari E-TLE bisa tercapai,” ujarnya
Dengan perkembangan teknologi ini, Bamsoet meminta Polri untuk terus mengembangkan serta meningkatkan E-TLE agar E-TLE tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan hingga di wilayah kabupaten dan kota.
” Yang jelas meminta Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi masyarakat, diantaranya melalui pemanfaatan E-TLE agar angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir,”katanya
Bamsoet menambahkan, meminta Polri memastikan penempatan E-TLE di titik atau tempat-tempat yang rawan kecelakaan, dan tetap melakukan pengecekan secara berkala terhadap E-TLE yang terpasang guna memastikan E-TLE dapat berfungsi dengan baik.
Menyinggung masih banyaknya pendidik di Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD yang belum mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, seperti yang terjadi pada 1.087 pendidik PAUD di Gunung Kidul.
Ketua MPR RIl mminta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek dan pemerintah daerah, untuk memperhatikan informasi tersebut dangan melakukan verifikasi pendataan mengenai pendidik PAUD termasuk kendala pemberian insentif bagi pendidik atau pengajar, khususnya di PAUD, agar dapat dicarikan solusi penyelesaiannya sehingga pendidik di PAUD dapat segera menerima hak insentifnya.
” Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek dan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik agar bisa terus meningkat. MPR meminta pemerintah dapat menyusun dan menetapkan kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada pendidik, utamanya di tingkat PAUD.”
Selain itu, lanjut Bamsoet meminta pemerintah pusat memberikan bantuan agar pemerintah daerah dapat mengajukan anggaran yang mencakup kebutuhan dana PAUD, agar kesulitan untuk meningkatkan insentif bagi pengajar PAUD maupun untuk menambah kuota penerima dapat terpenuhi.
“Jadi pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/PAD, sehingga intervensi di sektor pendidikan, baik sejak PAUD hingga ke sekolah menengah atas, dapat dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi pendidikan, kurikulum, hingga kesejahteraan pendidik,”pungkas Bamsoet.(sup)
