www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,koranpelita.com
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, sistem perekonomian Indonesia yang dirancang oleh para pendiri bangsa, bukanlah sistem ekonomi kapitalis, di mana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. Bukan pula sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi.
Sistem perekonomian bangsa Indonesia adalah ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi dan keadilan sosial.
“Sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan pendiri bangsa hanya bisa dijalankan secara penuh dan konsisten, bilamana Indonesia memiliki apa yang disebut Presiden Soekarno sebagai kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri,”ujar Bamsoet dalam Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Presiden Soekarno berpesan, bangsa Indonesia jangan mau menjadi ‘bangsa kuli’ dan menjadi ‘kuli bangsa-bangsa lain’. “Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan juga pernah menyampaikan, kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental ‘inlander’ dan bersikap ‘inferior’ ketika berhadapan dengan bangsa lain,” ujarnya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, agar tidak menjadi ‘bangsa kuli’ dan menjadi ‘kuli bangsa-bangsa lain’, tidak bermental ‘inlander’ dan bersikap ‘inferior’, Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis. Tidak boleh hanya dijadikan sebagai ‘pasar’ untuk menjual produk-produk hasil industri negara-negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju.
“Karenanya, kita harus mengembangkan sistem perekonomian merdeka yang mampu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Membangun semangat gotong royong untuk sejahtera bersama, serta penguasaan negara atas sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, disertai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai tambah atas hasil bumi, laut, tambang, sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti pangan dan obat-obatan secara berdaulat. Paradigma ekonomi lama dengan prinsip asal mengimpor dengan harga murah, harus segera diakhiri.
“Karena terperangkap dalam prinsip itu, membuat kita kehilangan wahana meningkatkan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumberdaya kita. Tanpa usaha menanam dan memproduksi sendiri, dengan penguasaan teknologi sendiri, kita akan terus mengalami ketergantungan,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengingatkan, berulang kali Presiden Jokowi menyampaikan agar segala sumber daya yang ada harus dikelola dan diolah oleh bangsa Indonesia sendiri, dengan teknologi dan inovasi yang dikembangkan sendiri.
Hanya dengan cara itu dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya yang dimiliki. Selain, memberi kesempatan kepada banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial yang inklusif.
“Kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi negara makmur, seperti negara-negara Asia Timur. Lokomotif kemakmuran terletak pada usahawan-inovator yang berhasil mengembangkan inovasi-teknologi yang dapat menciptakan pasar baru. Usahawan-inovator bisa melahirkan keuntungan berlimpah untuk diinvestasikan ulang ke dalam sektor-sektor usaha baru dan lapangan kerja baru. Dengan cara itulah, kemakmuran secara inklusif dan berkelanjutan bisa tercipta,”pungkasnya.
Turut hadir antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo; Ketua DPR RI Puan Maharani; Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syariffuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad; serta Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.
Hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun; Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin; Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman; Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata; serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.(sup)
