Semarang,koranpelita.com
Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu – Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI) Provinsi Jawa Tengah siap melakukan kerjasama dalam pemantauan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Mulai tahun 2022 ini terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi di Jawa Tengah.
Selain untuk bersilaturrahmi keberadaan lembaga, diharapkan juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui audiensi interaktif, bersama dengan pimpinan lembaga yang dikunjungi. Termasuk kunjungan kedinasan yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, Selasa 16 Agustus 2022.
“Dengan melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan Mappilu, setidaknya cakrawala berpikir atau wawasan anggota pasti bertambah. Karena itu, dalam perbincangan tersebut masing-masing pihak berbicara sesuai kapasitasnya. Sehingga muncul ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan keberadaan lembaga masing-masing,” kata Ketua Mappilu-PWI Jateng Sugayo Jawama di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa (16/8/2022).
Ikut menyertai ketua, Sekretaris Mappilu-PWI Jateng M. Chamim Rifai, Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi, M. Anas, Divisi Pemantauan Fahmi Insetyonoto, Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Suparman.
Dalam kunjungan interaktif tersebut rombongan Mappilu-PWI Jateng diterima Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Anik Sholichatun, didampingi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Heru Cahyono, Koordinator Divisi Humas Rofiuddin dan beberapa orang yang bertugas di bagian administrasi.
Di tengah berlangsungnya audiensi interaktif itu, hadir dan ikut gabung Ketua Bawaslu Jateng Fajar Sakka. “Mohon maaf terlambat karena harus takziyah terlebih dulu, tetangga meninggal,” sapanya.
Dalam audiensi interaktif tersebut, kedua belah pihak menyatakan senang dan siap saling dukung dalam mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan beradab serta bertanggung jawab dalam proporsi masing-masing.
Bahkan sepakat untuk memperpanjang naskah kerja sama yang ditandatangani awal 2020 lalu. “Kami memang membutuhkan tim pemantau independen untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja lembaga,”ujar Anik.(sup)