www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Palangka Raya, Koranpelita.com
Diskusi publik tentang kajian Masa Jeda Kepala Daerah Definitif Jelang Pilkada siap digelar di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, 15 Juni 2022 nanti. Sejumlah tokoh di Kalimantan Tengah (Kalteng) menyambut baik kegiatan ini, bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di acara.
Di antaranya, mantan Kadis Kehutanan Kotim yang juga mantan Bupati Kobar Ir H Abdul Razak yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalteng dan Ketua Umum KAHMI Wilayah Kalteng.
Kemudian, bakal hadir pula Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalteng H Sutranysah yang juga mantan ketua umum KAHMI Wilayah Kalteng dan mantan Ketua PWI Kalteng 3 periode berbeda.
Seperti diketahui, diskusi “Masa Jeda Kepala Daerah Definitif Jelang Pilkada” ini digelar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Seruyan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (FISIP UMPR), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seruyan.
Diskusi yang digelar dengan konsep paduan offline dan online itu rencananya menghadirkan pembicara seperti Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Prof Agus Pramusinto MDA, Sekretaris Jenderal KAHMI Nasional Drs H Manimbang Kahariady, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Dr Fahmi, Dekan Fisip UMPR Dr (C) Irwani SSos MAP, dan mantan Asisten II (Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Sekratariat Daerah Provinsi Kalteng Drs. H Nurul Edy, M.Si.
Sebagai moderator diskusi, bakal tampil putra Seruyan yang Dosen Pascasarjana UMPR serta mantan Kabiro LKBN Antara Kalteng Dr HM Yusuf SSos MAP.
Terkait kegiatan ini, Sekretaris Umum KAHMI Wilayah Kalteng H Daryana, kepada wartawan, Senin (13/6/2022), mengatakan, persiapan sudah dilakukan dengan baik, tinggal nanti saat pelaksanaan.
Dijelaskannya, pelaksanaan diskusi didasari rencana Pilkada serentak yang bakal dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalteng dan daerah lainnya se-Indonesia pada 2024 mendatang. Pada masa itu, akan ada sejumlah kepala daerah definitif yang berakhir masa tugasnya sehingga diperlukan penunjukan pejabat sementara.
“Diskusi ini% diharapkan menjadi wadah sumbang pikiran dari berbagai kalangan tentang apa yang diperlukan di masa jeda kepemimpinan definitif di setiap daerah,” terang Daryana.
Daryana yang juga pengurus Pi.mpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalteng ini melanjutkan, selain poin penentuan penjabat sementara di satu daerah, banyak hal lain yang juga perlu diantisipasi di periode transisi ini.
“Kita ingin berdiskusi sekaligus mendengar saran dari berbagai kalangan tentang hal-hal yang perlu dilakukan di masa transisi itu, juga tentang bagaimana sosok penjabat yang ideal dalam kondisi demikian serta kewenangan-kewenangannya,” tambahnya, mengakhiri biancang dengan media.(rag).
