Jakarta,koranpelita.com
Bencana banjir rob melanda sejumlah daerah pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Barat mendapat tanggapan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, kondisi ini mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi, disamping merusak perahu nelayan, banjir rob juga membuat objek pariwisata ditutup sementara.
” Meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bersama pemerintah daerah (Pemda), untuk mengajukan pembangunan tanggul guna menahan banjir rob tersebut melalui biaya dari APBN,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/5/2022).
Menurut dia, untuk menanggulangi rob dan banjir ini, meminta sementara pemda dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk melakukan berbagai penanganan terhadap warga terdampak banjir rob.
” Meminta Pemda untuk menyiapkan mulai dari menyiapkan seluruh kebutuhan warga di pengungsian, hingga melakukan penanganan darurat banjir rob khususnya di titik-titik lokasi yang mengalami genangan yang cukup parah,” pintanya
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah bersama BPBD dan Dinas Sosial di daerah, disamping melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak banjir rob, juga perlu menghitung seluruh kerugian hingga memberikan bantuan prioritas yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.
“Jadi meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang diperlukan warga terdampak agar penyampaiannya tepat sasaran dan merata,”ujar Bamsoet.
Meski demikian, lanjut Waketum Golkar ini, meminta masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan dan pesisir diimbau untuk siaga menghadapi kondisi tersebut, dan menyiapkan upaya mitigasi serta adaptasi guna mengantisipasi dampak dari banjir pesisir tersebut dan selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim dari BMKG.
“Meminta BMKG untuk terus mengupdate kondisi cuaca khususnya terkait fenomena pasang air laut, sekaligus mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pelabuhan dan pesisir agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi banjir pesisir dan dampak yang ditimbulkan,”tuturnya.
Penyakit Hipatitis Akut Kemenkes Diminta Tangani Secepatnya
Terkait penyakit hipatitis akut di Indonesia, Bamsoet meminta Kemenkes serius dalam menangani kasus yang berkembang sekarang ini. Berdasarkan juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumumkan, hingga Selasa (24/5) kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia bertambah menjadi 16 kasus yang tersebar di 10 provinsi.
” Yang jelas meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong tenaga medis, para pakar, dan peneliti untuk terus berupaya mengungkap misteri penyakit hepatitis akut tersebut dengan melakukan pendalaman, agar penanganan terhadap pasien yang terpapar dapat diberikan secara tepat dan optimal.
” Disamping untuk mencegah bertambahnya lagi pasien yang meninggal dunia. Mengingat, hingga kini tercatat empat pasien yang meninggal dunia akibat hepatitis misterius ini,” ungkapnya
Supaya tidak terjadi ketakutan masyarakat, Bamsoet meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan di berbagai daerah untuk menggencarkan, sosialisasi mengenai penyakit hepatitis akut mulai dari gejalanya hingga cara pencegahan penyakit hepatitis tersebut.
“Sosialisasi ini perlu disampaikan di lingkungan sekolah, pondok pesantren hingga masyarakat umum. Hal ini penting guna memberikan edukasi dan pemahaman yang baik dalam menghindari penularan hepatitis akut ini,” katanya.
Meski begitu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengenali gejala awal hepatitis akut, dengan tidak panik dan segera membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan, disamping tetap menjaga kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar.
Ditanya masih sulitnya minyak goreng curah yang dijual di pasaran sesuai Harga Eceren Tertinggi/HET, padahal sebelumnya pemerintah mengklaim telah menyalurkan minyak goreng sesuai HET di pasaran. Ketua MPR RI ini, meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Dinas Perdagangan, mengingatkan kepada seluruh distributor dan agen untuk mematuhi ketetapan pemerintah mengenai HET, di samping melakukan operasi pasar secara rutin dan berkala, guna menstabilkan harga minyak goreng curah di pasaran dan memberantas oknum-oknum pedagang yang memanfaatkan situasi.
” Meminta pemerintah bersama Kepolisian menindak tegas oknum-oknum yang terbukti masih memanfaatkan situasi dan membuat harga minyak goreng yang beredar di pasaran banyak yang tidak sesuai HET. Diharapkan masyarakat dapat melaporkan jika ada oknum pedagang ataupun distributor dan agen yang berbuat curang mencari keuntungan pribadi kepada pihak kepolisian, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng,”ujarnya.(sup)