www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Menyusul ‘Nusantara’ ditetapkan sebagai nama bagi Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kalimantan Timur (Kaltim) sejumlah nama figur untuk menjadi Kepala Otorita mulai bermunculan.
Bursa nama tokoh calon pemimpin di IKN yang berlokasi di Penajam itu mulai dari Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mantan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, mantan Menristek, Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama WIKA, Tumiyana.
Bahkan nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini pun berada dideretan tersebut.
Kontan saja, jagad media sosial pun berspekulasi hingga prediksi yang bermunculan terkait hal itu.
Sayangnya, dari semua nama calon yang mencuat, tak satupun figur tersebut punya hubungan erat dengan keberadaan IKN baru nanti.
Sehingga menjadi sorotan wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sorotan tersebut terlontar dari Anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, yang menilai bahwa orang yang tepat untuk menjadi Kepala Otorita IKN adalah orang Kalimantan.
“Yang tahu tanah ini, dengan keanekaragamannya, adalah orang Kalimantan, bukan orang lain,” ujar Yani Helmi, kepada awak media di Banjarmasin, Rabu (26/1/2022) siang.
Untuk itu, wakil rakyt yan akrab disapa Paman Yani ini, menyarankan dan berharap Presiden Joko Widodo menunjuk orang asli Kalimantan untuk memimpin Nusantara, yang jabatannya setara dengan Menteri di tingkat pusat.
“Kalimantan ini kan ada lima provinsi, ada lima kepala daerah, beliau-beliau ini yang tahu dan mengerti tentang kondisi di wilayah ini,” tegasnya.
Wakil rakyat dari Dapil Tanah Bumbu dan Kotabaru itu, menyebutkan, dengan dipilihnya orang Kalimantan sebagai Kepala Otorita IKN, pembangunan di wilayah tersebut akan lebih maksimal karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Baik secara geografis maupun sosial budaya.
Disinggung adanya polemik yang mencuat tentang nama dan lokasi IKN di Kalimantan Timur, dia menegaskan hal tersebut merupakan keputusan dari pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui riset.
Jika ada penolakan terkait hal tersebut, menurutnya harus disampaikan kepada pemerintah pusat, bukan dengan cara sindir-menyindir yang malah menimbulkan gesekan.
“IKN itu urusan pusat. Kita sebagai warga Kalimantan tidak pernah meminta-minta agar IKN ada di sini,” pungkasnya. (pik)
