www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Wakil rakyat provinsi mengapresiasi upaya dan capaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kabupaten Tabalong dalam mengembangkan sektor koperasi dan UKM.
Apresiasi disampaikan pimpinan rombongan Komisi II DPRD Kalsel H Haryanto SE, saat kunjungan kerja (Kunker) Dinas KUKM kabupaten Tabalong provinsi setempat belum lama tadi.
Upaya Dinas KUKM Tabalong tersebut antara lain yaitu menunjang pelaksanaan pasar agribisnis yang saat ini sudah mulai jalan untuk menjembatani para pelaku usaha dan petani lokal yang ingin memasarkan hasil komoditasnya.
Kendati begitu, anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta agar pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten terus melakukan pembinaan, pendampingan serta fasilitasi yang baik terhadap para UMKM yang ada.
Karena melalui pembinaan dan pendampingan tersebut produk-produk yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya serta sangat diperlukan juga pendampingan pada sisi administrasi baik merk maupaun kelembagaannya,.
“Komisi II DPRD Kalsel akan mendukung program dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama dalam pengembangan sektor Koperasi dan UMKM,” kata Haryanto.
Pada kunker ke “Bumi Saraba Kawa” yang juga disertai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK) Kalsel Gustafa Yandi hari itu, Haryanto menambahkan, bahwa peran aktif dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan agar program kegiatan menunjang pengembangan sektor koperasi dan UKM berjalan baik serta berkontribusi dalam memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat.
Karena itu Komisi II DPRD Kalsel berkewajiban untuk memastikan seluruh sektor pembangunan di provinsinya dapat berjalan dengan baik dan berharap hasil dari Kunker berguna sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Hal tersebut, baik yang terkait program dan kegiatannya maupun sejauh mana implementasi dari program dan kegiatan sektor tersebut sudah memberikan manfaat positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya terhadapn para pelaku UMKM,” jelas Haryanto.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gustafa Yandi, antara lain mengatakan, bahwa pihaknya saat ini memiliki gerai UMKM yang berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin hasil dari sinergitas dengan Angkasa Pura I.
Selain itu, dengan Angkasa Pura Ritel dan PT. Sarinah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berpengalaman pada sektor ritel.
Adapun produk yang ditampilkan merupakan produk UMKM yang berkualitas, harapannya dari tiap-tiap daerah dapat berpartisipasi untuk mengisi gerai tersebut tentunya dengan produk yang wajib berkualitas pula.
Saat ini lanjut dia, ada program pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) atau Bantuan Profuktif Usaha Mikro (BPUM) yang penyalurannya sampai dengan akhir Desember 2021, nominal dari bantuan pada tahun 2020 sebesar Rp 2,4 Juta dan 2021 berkurang menjadi Rp1,2 Juta.
Sedangkan Kepala Koperasi dan UKM Tabalong H. Muhamad Faisal, dalam paparannya menyampaikan hal-hal antara lain visi dinasnya yang berkaitan bahwa, kabupatennya menjadi wilayah terbaik di wilayah utara Kaksel.
“Koperasi dan UKM di Bumi Saraba Kawa Tabalong sudah berkembang cukup baik, hanya saja terkendala minimnya anggaran untuk pembinaan,” sebutnya.
Ia menambahkan, dari total 102 koperasi di Tabalong, ada 62 di antaranya yang masih aktif, meskipun alokasi dana yang sangat terbatas untuk pelaksanaan pelatihan. Namun konsultan yang telah ditunjuk tetap bersemangat untuk tetap menyelenggarakan pelatihan kepada para pelaku usaha UKM.
Pemkab Tabalong sudah mengeluarkan tiga kebijakan strategis dalam sektor koperasi dan UKM, yaitu pembentukan koperasi yang sesuai ketentuan karena lebih mengejar kualitas dari pada kuantitas.
Selain itu, mensosialisaikan koperasi kepada kaum milenial atau anak muda untuk menjelaskan bahwa koperasi bukan hanya untuk simpan pinjam, namun berbagai ragam dan jenis, sehingga generasi muda juga dapat memanfaatkan koperasi untuk memulai suatu usaha.
Kemudian kebijakan ketiga menekankan kepada koperasi yang mandiri agar dapat berdiri secara swadaya dan mendorong untuk tidak menggunakan kredit dalam hal pembiayaan operasional.
“Harapan bersama intensitas terhadap pelatihan bagi para pelaku koperasi terus ditingkatkan karena minat dari masyarakat pelaku koperasi sangat antusias. Namun tidak didukung anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan secara berkesinambungan,” beber M Faisal.(pik)
