www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang beranggotakan 27 Kementerian/Lembaga dan 15 Pemerintah Provinsi, dipercaya untuk mengoordinir dan mengelola kawasan ujung negeri. Untuk mewujudkan komitmen kehadiran negara membangun Indonesia dari pinggiran, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP bersama dengan Kementerian/Lembaga anggota, serta Pemerintah Daerah berkunjung ke Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Pulau Laut dan Pulau Sekatung, di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menjelaskan kunjungan ini merupakan komitmen Pemerintah dalam mengelola Kawasan Perbatasan, khususnya PPKT tidak berpenduduk. Selain itu kunjungan kerja ini juga merupakan wujud negara hadir di perbatasan negara.
“Kunjungan kerja BNPP ke Kabupaten Natuna ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, serta meningkatkan prasarana pertahanan dan keamanan di PPKT, sebagai bentuk perhatian serius Pemerintah dengan hadirnya negara melalui pemantauan dan koordinasi langsung K/L anggota BNPP bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna,” ujar Restuardy di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Kunjungan kerja akan dilaksanakan pada 23-24 November 2021. Rombongan tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, tetapi juga Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan PPKT.
Agenda kunjungan kali ini, antara lain Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara; Meninjau SKPT Selat Lampa; Meninjau PPKT Pulau Sekatung dan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan Pulau Laut; Mendukung percepatan vaksinasi di Kabupaten Natuna; Meninjau Kegiatan Layanan GISA Dukcapil di Kantor Camat; Meninjau Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19; Pertemuan dengan masyarakat nelayan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Keamanan di Perbatasan Negara; serta Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Pulau Laut dan Pulau Sekatung.
“Kementerian dan Lembaga yang terlibat langsung dalam kunjungan kerja diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Perbatasan laut khususnya pada Kabupaten Natuna, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan laut Natuna utara dari kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan timbul di Wilayah Perbatasan laut Indonesia,” pungkasnya.
Adapun pejabat dari BNPP yang akan ikut dalam kunjungan kerja adalah Sekretaris BNPP; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP; Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP; Kelompok Ahli BNPP; serta para Pejabat Eselon II. Sedangkan dari Kemenko Polhukam, yakni Staf Ahli Dawilmar Kemenko Polhukam; Staf Khusus Kemenko Polhukam; Deputi IV Hanneg Kemenko Polhukam; Korspri Kemenko Polhukam; KTU Kemenko Polhukam. Kemudian dari Kemendagri, yakni Dirjen Adwil Kemendagri; Staf Khusus Kemendagri; Korspri Kemendagri.
Selain itu Pejabat dari K/L lainnya, antara lain Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla; Asops Panglima TNI; Pangko Armada I TNI AL; Pangko Wilhan I; Asisten Operasi KASAL; Direktur Sumber Daya Pertahanan, Kemenhan; Direktur Wilayah Pertahanan, Kemenhan; Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet; Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes; Kepala Biro Perencanaan Kemenditbud dan Ristek Dikti; Direktur Perizinan dan Kenelayanan, KKP; Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP; Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri KemenPUPR; Kemenparekraf; Kepala Biro Perencanaan Kemendes PDTT; Kepala Biro Perencanaan Kemenhub; Kepala Biro Perencanaan Kemendag; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Paban IV Sops KASAL; Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet; dan Analisis Sekap. (Vin)
