www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi setempat.
Padahal, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiki luas lebih kurang 3,7 juta hektare dan terdiri atas 13 kabupaten/kota ini memiliki sumber PAD cukup potensial
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) HM Rosehan NB, dalam Pemandangan Umum Fraksi FDI-P terhadap Raperda tentang RAPBD Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, dipimpin H Supian HK, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin, di Banjarmasin, Senin (8/11/2021).
Oleh sebab itu, perlu kebijakan konkrit, atas apa yang dilaksanakan pemerintah provinsi untuk mendorong kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Selain itu Fraksi PDI-P juga menyentil terkait posisi Direktur Utama (Dirut) PT Bank Kalsel yang sudah lama mengalami kekosongan sekitar tujuh bulan.
Kemudian adanya broker-broker di Bank Kalsel yang sangat mempengaruhi pendapatan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel yang juga salahsatu BUMD milik provinsi.
Karenanya hal tersebut, diminta agar menjadi perhatian Gubernur Kalsel.
Pada rapat paripurna hari itu, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin serta sejumlah kepala SKPD.
Sedang RAPBD Kalsel tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih atau mengalami selisih kurang Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto, dan kini terus mengalami pembahasan. (pik)
