www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelita com
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah tahun 2020 mengalami penurunan. Dari 28 indikator yang menentukan wajah demokrasi di provinsi ini, ada beberapa yang nilainya kurang bagus.
‘’Ada beberapa indikator yang nilainya kurang bagus, sehingga membuat indeks demokrasi di provinsi Jateng ini menurun,’’ ungkap Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jateng, Muh Saichudin usai Rapat Koordinasi Terpadu Tim Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah 2021, di Badan Kesbangpol Jateng, Selasa (28/9/2021).
Muh Saichudin menjelaskan, karena indek demokrasi Jateng termasuk dalam kategori sedang dengan nilai antara 70-75. Semakin besar nilai tersebut, semakin baik.
‘’Dengan nilai itu, Jateng berada pada rangking 16 dari semua daerah se-Indonesia. Rangkingnya memang naik satu tingkat dari tahun sebelumnya, 17. Tapi nilai indeksnya menurun,’’ kata dia.
Dengan kondisi Covid-19, menurut dia, penurunan tersebut bisa dimaklumi. Misalnya saja, terkait indikator hak inisiatif DPRD, sebenarnya perda inisiatif DPRD sudah bekerja keras tahun 2020 sampai ada lima raperda.
” Cuma karena belum diperdakan, itu memengaruhi nilai indeks,’’ kata muh Saichudin dalam FGD itu
Ia menambahkan, yang menyumbangkan penurunan indeks tersebut, dan nilainya cukup besar, adalah adanya kasus penghentian penyidikan korupsi di suatu OPD.
‘’Itu merupakan indikator ke-28, cukup besar nilainya yang menyebabkan nilai IDI Jawa Tengah menurun,’’ lanjutnya.
Untuk perbaikan ke depan, lanjut dia, perlu kerja sama semua pihak, baik eksekutif, legislatif, petugas keamanan, dan juga masyarakat. ‘’Masyarakat juga mari berdemokrasi sesuai aturan-aturan yang baik. Sama-sama masyarakat, pemerintah, keamanan kerja yang baik, sehingga indeksnya bisa naik,’’ ujar dia.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Haerudin menambahkan, kejadian-kejadian di kabupaten/kota turut menentukan wajah demokrasi di Jateng.
‘’Ingatkan teman-teman, demokrasi Jateng yang tergantung semua komponen, di jajaran kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Itu yang menentukan tinggi rendahnya wajah demorasi Jateng,’’ lanjut dia.
Dia menambahkan, semakin sering meminta daerah untuk memantau keadaan wilayah.
‘’Saya melihat semangat kita untuk memperbaiki demokrasi di Jawa Tengah semakin menggelitik,’’ katanya.
Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh, mengatakan, terkait penurunan indeks demokrasi tersebut, sebenarnya DPRD Jateng sudah mepunyai lima raperda, yaitu Dana Cadangan Pilgub 2024 yang sudah disahkan.
‘’Namun perda tersebut terkendala masalah teknis administrasi. Karena pandemi covid-19, sehingga tidak boleh tatap muka.Akibatnya, pembahasan terkendala Covid-19 selama dua tahun ini. Jadi pengesahan molor,’’ katanya.
Sebagai evaluasi, lanjut dia, Setwan sudah mengumpulkan progres raperda-raperda. ‘’Biar IDI tidak nol lagi, DPRD Jateng terus mendukung agar ID Jateng bisa naik,” ujar Saleh.(sup)
