www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Kendati setuju, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) belum bisa menentukan alokasi dan besaran nilai dana program Pokok pikiran (Pokir) milik 55 anggota DPRD Kalsel tahun 2021. Karena harus melihat kemampuan keuangan daerah.
Terkait kemampuan keuangan daerah, Pemprov Kalsel pun masih akan melihat atau berkaca pada posisi keuangan daerah diakhir tahun buku 2021 nanti.
“Yang pasti tergantung kemampuan keuangan daerah. Jika daerah hanya mampu Rp 1 miliar, itu yang dibagi ke anggota dewan, tapi jika mampu Rp 50 miliar, maka itu juga yang akan di bagi. Tapi nanti akan kita sampaikan dulu ke kepala daerah,” ujar Ketua TAPD Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai Rapat pembahasan akhir Raperda LPP APBD 2020 bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Banjarmasin, Kamis (1/7/2021) siang.
Dia menegaskan, pada prinsipnya setuju tentang pokir. Apalagi sesuai arahan KPK belum lama tadi, bahwa pokir itu dibolehkan selama sesuai dengan pengusulan dan sebagainya, dan pihak DPRD juga diingatkan agar jangan bermain disitu. ” Itu pesan KPK,” kata Roy.
Roy yang juga Sekdaprov Kalsel ini menjelaskan, saat ini Pemprov Kalsel mengalami divisit anggaran kurang lebih Rp 200 milyar karena harus membayar alat kesehatan yang tadinya dari pusat, tapi kini dilimpahkan keprovinsi yaitu sekitar Rp 90 miliar, untuk P3D, sekitar Rp 53 miliar, dan menutup Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yan semula dianggarkan di APBD senilai Rp 100 miliar, ternyata hanya bisa Rp 49 miliar. ” Ini sudah Rp 200 miliar yang kita lakukan recofussing di APBD 2021.Jadi anggaran yang ada saja sudah devisit, makanya kita lihat lagi dan akan kita genjot PAD, jika PAD meningkat mungkin program prioritas yang tertunda bisa kita alokasikan,” beber Roy.
Karena itu Pemprov akan melakukan optimalisasi PAD, melalui beberapa strategi, seperti menggali sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air permukaan, dan juga melakukan efesiensi alokasi belanja.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, yang juga ketua Banggar, mengaku dapat memaklumi situasi dan kondisi keuangan daerah yang kini tengah terjadi akibat adanya recofussing untuk Covid-19.
Namun begitu, dia berharap, Pemprov dapat membijaki seperti apa saja+ program prioritas yang mendesak dan harus didahulukan dan mana program yang bisa ditunda, sehingga pokir dapat terakomodir dan terjadi pemerataan bagi anggota dewan.
Sebelumnya, rapat dua tim banggar hari ini untuk membahas akhir guna menyamakan persepsi atas Raperda LPP APBD tahun 2020 yang akan diputuskan menjadi Perda dalam rapat paripurna 8 Juli pekan depan. (pik)
