www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Para akademisi sepakat bahwa untuk memajukan Indonesia diperlukan keberanian para cendekiawan untuk menyampaikan gagasan dan kritik secara terbuka, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Indonesia sulit maju apabila para cendekiawan memilih diam terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, ” ujar Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Suwono dalam diskusi dan buka puasa bersama yang digelat Aliansi Kebangsaan pada Rabu (11/3/2026) dengan tema “Penjajahan oleh Bangsa Sendiri: Relevansi Pemikiran Bung Karno bagi Indonesia. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber termasuk Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.
Dalam penjelasannya, Pontjo Sutowo menekankan bahwa gagasan kebijakan dan kritik dari kalangan intelektual sangat dibutuhkan agar negara tidak terjebak dalam kekuasaan yang hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.
Lebih lanjut, Pontjo mengatakan konsep “imperialisme domestik” seperti yang pernah disinggung oleh Soekarno dapat muncul ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan sempit dan tidak benar-benar membebaskan rakyat.
Dalam diskusi tersebut juga muncul kritik terhadap janji penciptaan jutaan lapangan kerja. Beberapa peserta mempertanyakan realisasi janji tersebut, terutama jika jumlah pengusaha dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja masih terbatas.
Salah satu peserta diskusi asal Yogyakarta menilai bahwa negara tidak bisa hanya mengandalkan sektor pegawai negeri sebagai sumber pekerjaan utama. Menurutnya, negara dengan jumlah pegawai negeri yang terlalu besar berpotensi mengalami beban anggaran yang tinggi.
Ia bahkan menyinggung pelajaran sejarah dari Roman Empire, yang pada masa akhirnya mengalami beban birokrasi dan biaya negara yang sangat besar.
Lebih lanjut Pontjo menegaskan, penjajahan tidak selalu datang dari kekuatan asing, tetapi juga dapat terjadi melalui relasi kuasa yang timpang di dalam negeri. Itulah fakta yang saat ini terjadi di Indonesia. “Penjajahan internal menjadi tantangan utama Indonesia hari ini,” ujar Pontjo.
Lebih Pontjo menjelaskan bahwa dalam pemikiran Bung Karno, kolonialisme tidak hanya dimaknai sebagai dominasi bangsa asing, melainkan juga sebagai struktur penindasan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia serta hilangnya martabat rakyat. “Dan ini bisa dilakukan oleh bangsa sendiri,” lanjutnya.
Menurut Pontjo, revolusi Indonesia belum sepenuhnya selesai. Meski Indonesia telah meraih kemerdekaan politik sejak 1945, tantangan berupa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan.
Lima bentuk penjajahan internal
Pontjo juga menyebutkan lima bentuk penjajahan internal yang masih dihadapi Indonesia saat ini, yaitu ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi sistemik, feodalisme modern, ketergantungan ekonomi global, serta penjajahan opini di era digital.
Menurutnya, ketimpangan sosial ekonomi terlihat dari konsentrasi kekayaan pada segelintir elite serta akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Sementara itu, korupsi dinilai sebagai bentuk “imperialisme domestik” karena merampas hak rakyat dan memperpanjang kemiskinan.
Pontjo juga menyoroti fenomena feodalisme modern yang tercermin dalam budaya birokrasi yang ingin dilayani, praktik politik uang, serta kultus individu dalam politik.
Selain itu, ia menilai ketergantungan ekonomi pada impor dan dominasi perusahaan multinasional dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa manipulasi opini publik melalui algoritma, hoaks, dan polarisasi masyarakat.
Sebagai solusi, Pontjo menekankan pentingnya membangun nasionalisme sejati yang berpihak kepada rakyat dan berani melawan ketidakadilan. Ia juga menegaskan bahwa negara harus berfungsi sebagai alat pembebasan rakyat dengan melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan masyarakat.
“Sebagai alat pembebasan menurut Bung Karno, negara harus melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, menyejahterakan rakyat. Jika tidak, maka negara berubah menjadi penjajah baru,” ujarnya.
Revolusi mental
Untuk mewujudkannya, Pontjo mengusulkan beberapa langkah, pertama, revolusi mental untuk menghapus mentalitas inlander, menumbuhkan keberanian berpikir kritis dan membangun etos berdikari.
Kedua, demokrasi substantif, untuk mewujudkan demokrasi yang membebaskan, bukan procedural, mengurangi dominasi modal dalam politik dan memperkuat partisipasi rakyat.
Jalan pembebasan ketiga adalah ekonomi berdikari yakni penguatan industri nasional, kedaulatan pangan & energi serta pengelolaan SDA untuk rakyat.
Lalu jalan pembebasan keempat adalah persatuan nasional guna mengatasi polarisasi, membangun ruang publik yang sehat dan persatuan sebagai syarat melawan penjajahan internal.
Kesimpulannya, Pontjo menekankan bahwa penjajahan internal menjadi tantangan utama Indonesia hari ini. Melalui kerangka analitis yang relevan pemikiran Bung Karno maka revolusi Indonesia harus dilanjutkan dalam bentuk keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, pembebasan mental dan demokrasi yang memerdekakan.”Jadi intinya penjajahan internal menjadi tantangan utama bagi Indonesia saat ini,” sebut Pontjo. (Vin)
