www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Oleh : Gunoto Saparie
Ada kalimat yang sering diulang dalam birokrasi kita: APBN bukan tujuan, melainkan alat. Kalimat itu kembali terdengar dalam pembekalan pengelolaan anggaran di Otorita Ibu Kota Nusantara. Di sebuah auditorium di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, nama yang sendiri sudah terdengar seperti rancangan dari masa depan, para pegawai mempelajari cara mengelola DIPA, menyamakan starting point, mempercepat penyerapan, menegakkan akuntabilitas. Di atas kertas, semuanya tampak rapi, modern, rasional. Seolah negara bisa dirancang seperti mesin presisi: cukup atur aliran anggaran, dan pembangunan akan bergerak tanpa cela.
Tetapi benarkah sesederhana itu?
APBN disebut sebagai tools. Kata itu menarik. Ia berasal dari dunia mekanik: alat, perkakas, instrumen. Sesuatu yang netral, dingin, tunduk pada tangan yang menggunakannya. Namun negara bukan bengkel, dan pembangunan bukan proyek rumah tangga. Di balik setiap baris anggaran ada kehendak politik, ada pertarungan kepentingan, ada tafsir tentang masa depan. APBN mungkin ditulis dalam angka, tetapi ia dijalankan oleh manusia, dengan segala hasrat, kekhawatiran, ambisi, dan kecenderungan lupa.
Otorita IKN kini menyiapkan diri untuk memasuki Tahun Anggaran 2026. Di atasnya ditaruh beban besar: delapan agenda prioritas nasional, target pertumbuhan ekonomi 8 persen, percepatan pembangunan kota masa depan. Ada keyakinan bahwa dengan tata kelola yang diperkuat, semuanya akan berjalan searah. Kata “searah” mengandaikan satu arah yang disepakati. Tetapi arah ke mana? Dan siapa yang menentukan arah itu?
Di sini kita mulai melihat bahwa anggaran bukan sekadar soal penyerapan, bukan hanya persoalan teknis pelatihan satker dan PPK. Anggaran adalah bahasa kekuasaan. Ia menyatakan apa yang dianggap penting dan apa yang boleh diabaikan. Ia menentukan siapa yang mendapat rumah, siapa yang tetap tinggal di barak, siapa yang menikmati jalan baru, siapa yang harus pindah dari tanah lama. Ia memetakan prioritas, dan setiap prioritas adalah pilihan moral.
Pembangunan IKN sejak awal dikelilingi imaji besar: kota hijau, kota pintar, kota masa depan. Ia diproyeksikan sebagai simbol peradaban baru Indonesia. Namun simbol selalu memerlukan biaya, dan biaya selalu memerlukan anggaran. Maka pelatihan pengelolaan APBN ini bukan sekadar kursus administrasi; ia adalah ritual awal dari sebuah proyek raksasa yang ingin menampilkan dirinya sebagai tertib, transparan, modern. Seakan-akan keteraturan prosedur bisa menjamin keadilan hasil.
Tetapi pengalaman kita panjang. Kita tahu bahwa tata kelola bisa rapi di atas kertas dan tetap bocor di lapangan. Kita tahu bahwa serapan anggaran bisa tinggi, namun dampak bagi masyarakat bisa rendah. Kita tahu bahwa akuntabilitas sering berhenti di laporan, bukan pada perasaan warga yang kehilangan tanah, hutan, atau ruang hidupnya.
Dalam pidato pejabat, kita mendengar kata “monitor”, “perintah menteri”, “penyerapan”, “fungsi APBN”. Semuanya teknokratik. Tak ada yang salah dengan itu. Negara modern memang membutuhkan prosedur. Tetapi ada bahaya ketika bahasa teknokratik menutupi pertanyaan mendasar: untuk siapa pembangunan ini? Siapa yang akan menikmati kota masa depan itu? Siapa pula yang harus menanggung harga hari ini?
Memiliki Enam Fungsi
APBN memiliki enam fungsi, kata seorang direktur anggaran. Fungsi legitimasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi. Di atas kertas, lengkap. Namun legitimasi tak hanya datang dari undang-undang; ia juga datang dari penerimaan sosial. Distribusi tak hanya tentang membagi dana antarkementerian; ia juga tentang membagi manfaat dan risiko secara adil. Pengawasan tak cukup berhenti pada audit; ia juga membutuhkan keberanian untuk mengakui salah arah.
Kita ingat bahwa banyak proyek besar di negeri ini selalu diawali dengan optimisme anggaran. Jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan. Semua dibungkus dalam jargon “mesin pembangunan”. Tetapi mesin pun bisa aus, bisa mogok, bisa berjalan tanpa tujuan jika pengemudinya tak jelas arah. Maka pertanyaan tentang APBN sebagai tools seharusnya disertai pertanyaan lain: siapa yang memegang alat itu? untuk tujuan apa ia digunakan? dan apakah masyarakat punya hak untuk ikut menentukan penggunaannya?
IKN kini menjadi panggung utama narasi pembangunan nasional. Di sana, anggaran bukan lagi sekadar pos belanja; ia menjadi simbol komitmen politik pemerintahan baru. Ada delapan agenda prioritas presiden. Ada target pertumbuhan tinggi. Ada keyakinan bahwa Nusantara akan menjadi fondasi kota masa depan Indonesia. Semua terdengar seperti manifesto. Namun setiap manifesto membutuhkan evaluasi: bukan hanya apakah target tercapai, tetapi juga apakah jalan yang ditempuh benar.
Pelatihan pengelolaan anggaran bagi pegawai Otorita IKN mungkin memang perlu. Birokrasi yang tak paham tata kelola akan mudah tersesat. Tetapi pelatihan semestinya tak hanya mengajarkan cara mempercepat serapan, melainkan juga menanamkan kepekaan: bahwa setiap rupiah bukan sekadar angka, melainkan amanah publik. Bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari terserapnya dana, tetapi dari berkurangnya ketimpangan, terjaganya lingkungan, dan terhindarnya konflik sosial.
Kata “transparan” dan “akuntabel” kerap muncul di akhir siaran pers. Ia terdengar seperti penutup doa. Namun transparansi tak berarti banyak jika publik tak benar-benar diberi akses memahami apa yang terjadi. Akuntabilitas tak berarti banyak jika pertanggungjawaban hanya berputar di antara lembaga-lembaga yang saling mengenal. Yang diperlukan adalah keberanian membuka ruang kritik, bahkan terhadap proyek yang sudah dianggap simbol prestise nasional.
Ada ironi kecil dalam semua ini. IKN ingin menjadi kota masa depan, namun ia masih bergulat dengan problem klasik: bagaimana mengelola anggaran secara bersih. Kita seolah ingin melompat jauh ke depan, tetapi masih membawa beban lama: birokrasi yang takut mengambil risiko, budaya proyek yang mengejar serapan, logika anggaran yang kadang lupa pada manusia.
Negara sering kali berbicara dalam bahasa angka, sementara warga berbicara dalam bahasa rasa. Di pertemuan keduanya, sering terjadi salah paham. Anggaran berbicara tentang triliunan rupiah; warga berbicara tentang rumah yang tergusur, sungai yang keruh, hutan yang menyusut. Anggaran bicara tentang target pertumbuhan; warga bicara tentang biaya hidup yang naik. Dua bahasa ini jarang benar-benar diterjemahkan satu sama lain.
Terjemahkan Bahasa Anggaran Menuju Kesejahteraan
IKN akan menjadi ujian besar: bisakah negara menerjemahkan bahasa anggaran ke dalam bahasa kesejahteraan yang nyata? Bisakah “tools” yang bernama APBN benar-benar dipakai untuk mencapai tujuan bernegara, bukan sekadar tujuan proyek? Bisakah pelatihan tata kelola di auditorium itu menjelma menjadi tata kelola yang jujur di lapangan?
Kita tentu berharap ya. Kita ingin percaya bahwa ada generasi birokrat baru yang lebih peka, lebih bersih, lebih profesional. Kita ingin percaya bahwa mekanisme pengawasan bekerja. Kita ingin percaya bahwa setiap rupiah diarahkan untuk kemaslahatan. Namun harapan bukan kebijakan. Ia perlu diuji, dipantau, dikritik.
Mungkin inilah saatnya memahami bahwa pembangunan bukan hanya soal mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga memperlambat keputusan ketika dampaknya belum jelas. Bukan hanya soal menyamakan starting point antarunit kerja, tetapi juga menyamakan visi antara negara dan rakyat. Bukan hanya soal memastikan program searah, tetapi juga memastikan arah itu benar.
APBN memang alat. Tetapi alat yang tajam bisa membangun atau melukai. Semua tergantung tangan yang memegangnya, dan mata yang mengawasinya.
Di auditorium Nusantara, pelatihan itu telah selesai. Slide presentasi ditutup. Para peserta kembali ke meja kerja masing-masing. Di luar gedung, hutan Kalimantan masih berdiri, sebagian telah dibuka, sebagian masih bertahan. Di desa-desa sekitar, warga bertanya-tanya apa arti semua ini bagi hidup mereka. Di Jakarta, angka-angka APBN akan kembali dibahas. Di layar-layar presentasi, target pertumbuhan 8 persen akan bersinar terang.
Namun pertanyaan lama tetap tinggal: ketika kota masa depan itu berdiri, siapa yang benar-benar merasa memiliki? Dan apakah anggaran yang kini disiapkan dengan begitu rapi akan dikenang sebagai fondasi kesejahteraan, atau sekadar catatan angka dalam arsip negara?
Pertanyaan itu tak bisa dijawab oleh pelatihan. Ia hanya bisa dijawab oleh waktu, dan oleh keberanian kita untuk terus mengawasi. Karena negara, pada akhirnya, bukan hanya tentang rencana dan anggaran. Ia tentang manusia. Dan manusia tak pernah sepenuhnya bisa dikelola seperti mesin.(*)
Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Tengah.
