www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Hari Nusantara harus menjadi titik balik kebangkitan maritim Indonesia. Apalagi Indonesia sedang menjauh dari jati diri sebagai negara kepulauan. Untuk itu Bangsa Indonesia harus menengok kembali makna besar Deklarasi Juanda 1957 sebuah deklarasi yang mengubah wajah Indonesia dan dunia.
Demikian setidaknya ditegaskan Dr. Aji Sularso Ketua Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PWKP), dalam Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Lebih lanjut Aji Sularso menjelaskan, deklarasi Juanda tidak hanya menetapkan wilayah laut Indonesia, tetapi juga membentuk fondasi identitas maritim bangsa. Deklarasi Juanda merupakan DNA negara Indonesia.
Lebih dari itu bahwa masa depan Indonesia ada di laut. Untuk itu dengan momentum Hari Nusantara, perlu ditekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat maritim bangsa melalui tiga pilar: kedaulatan, kesejahteraan, dan kelestarian. “Ketiga pilar ini, harus menjadi dasar kebijakan kelautan Indonesia ke depan,” tandas Aji
Menurut Aji, perjuangan tokoh-tokoh seperti Prof. Mochtar Kusumaatmadja berhasil membawa konsep negara kepulauan diakui dunia melalui UNCLOS 1982, yang kemudian melahirkan berbagai regulasi kunci di sektor kelautan. Kini setidaknya ada empat tugas besar bagi assosiasi sektor kelautan. Pertama, memperkuat kelembagaan, mendorong pembangunan infrastruktur, memperbaiki tata kelola laut, dan terakhir menjadi mitra aktif pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Untuk itu dengan peringatan Hari Nusantara harus menjadi pengingat bahwa laut bukan pinggiran. Laut adalah pusat masa depan Indonesia. “Kebangkitan maritim harus dimulai dari sekarang,” tandasnya
Berbagai Tantangan
Menurut Aji Sularso, saat ini KKP memegang amanat besar dari sembilan undang-undang strategis.Tetapi sektor kelautan masih dihadapkan pada fragmentasi kewenangan dan regulasi. Ia menyoroti keterbatasan payung hukum Bakamla yang membuat pengawasan laut tidak berjalan sebagai satu komando, serta belum rampungnya RPP Pengawasan Perikanan yang menjadi mandat undang-undang. “Persoalan ini membuat penegakan hukum di laut berjalan lamban dan tidak efektif,” ujarnya.
Tantangan lain menurut Aji adalah masalah data. Kebangkitan maritim, juga tidak dapat terjadi tanpa data yang akurat. Dimana terjadi perbedaan mencolok dalam estimasi potensi lestari (MSY) ikan Indonesia yang melonjak menjadi 12 juta ton, padahal riset yang resmi tahun 2001 menyebut angka 6,4 juta ton. “Jika data dan angka tidak benar, maka tangkapan kita hari ini sudah masuk kategori overfishing. Dampaknya sudah terlihat dari sulitnya nelayan mendapat ikan,” kata Aji.
Ditambahkan, selain persoalan data, infrastruktur kelautan Indonesia masih tertinggal dari kebutuhan riil di lapangan. Pelabuhan perikanan masih sangat bergantung pada pemerintah, sementara investasi swasta berjalan lambat.
Akses permodalan juga masih menjadi hambatan besar. “Di atas kertas kebijakan pemerintah KUR tanpa agunan, tetapi kenyataannya nelayan tetap diminta jaminan. Inilah yang membuat mereka kembali ke rentenir,” katanya.
Aji menambahkan, peran asosiasi kelautan dalam pengambilan kebijakan, juga kurang maksimal. Terlihat, pada masa lalu asosiasi seperti MPN dan PWKP justru aktif mendorong lahirnya berbagai regulasi kelautan. Asosiasi harus kembali menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku sektor. Asosiasi juga memiliki peran penting dalam sosialisasi regulasi, pengawasan program seperti hibah kapal, hingga melakukan advokasi berbasis data. “Kini organisasi profesi lebih banyak menunggu, bukan memperjuangkan,” ujarnya.
Aji menambahkan, dengan adanya berbagai tantangan tersebut sudah saatnya Indonesia meneguhkan kembali komitmen nasional pada kedaulatan dan keberlanjutan laut. Dengan makna Hari Nusantara harus lebih subtantif. Hari Nusantara bukan sekadar seremoni. Kedaulatan, kesejahteraan, dan kelestarian laut harus menjadi pilar pembangunan nasional, ” tandas Aji. (Vin)
