www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,KORANPELITA Com- perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024, dalam kondisi stabil dan didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.
” Perkembangan Perbankan di Jawa Tengah per Desember 2024, dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,01 persen (yoy) menjadi sebesar Rp465,44 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 3,25 persen (yoy) menjadi sebesar Rp424,65 triliun dengan risiko kredit (NPL) sebesar 5,09 persen,” ungkap Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumardjono kepada wartawa dalam acara media briefing di kantornya, Selasa (25/2/2025).
Sementara Perkembangan Kinerja Bank Umum per Desember 2024, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum tercatat tumbuh sebesar Rp425,11 triliun atau sebesar 5,16 persen (yoy). Sedangkan total Kredit Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp386,5 triliun tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy).
“NPL Bank Umum di Jawa Tengah sebesar Rp15,84 triliun atau 4,10 persen namun demikian pencadangan kredit bermasalah cukup baik sehingga rasio NPL Netto terjaga di angka 2,47 persen. Demikian juga kinerja intermediasi Bank Umum di Jawa Tengah juga terjaga dengan total Loan to Deposit Ratio (LDR) 89,61 persen,” ujar Sumardjono.
Adapun perkembangan kinerja BPR/S per Desember 2024, menurut Sumarjono, Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR/S tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy) sebesar Rp40,33 triliun. Sedangkan Total Kredit BPR/S di Jawa Tengah mencapai Rp38,10 triliun, naik 1,44 persen (yoy).
“Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah di Jawa Tengah per Desember 2024, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 19,75 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp40,07 triliun. Adapun pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 26,99 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp33,65 triliun dengan rasio NPF sebesar 4,63 persen,” bebernya.
Sumarjono menjelaskan, tentang Perkembangan Kinerja Industri Jasa Keuangan – Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), data per Desember 2024. Menurutnya, pada sektor IKNB, per Desember 2024, Perusahaan Pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan nilai piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,42 persen yoy mencapai Rp33,17 triliun dengan NPF sebesar 3,33 persen.
Sementara, modal ventura di Jawa Tengah mengalami penurunan penyaluran sebesar 10,93 persen yoy dengan total nominal sebesar Rp1,02 triliun. Sedangkan aset Dana Pensiun di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 3,68 persen (yoy) mencapai Rp6,87 triliun.
Untuk jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK sampai dengan posisi 31 Desember 2024 sebanyak 97 penyelenggara, terdiri dari 90 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.
“Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif meningkat sebesar 38,42 persen (yoy) dengan outstanding pinjaman mencapai Rp6,43 triliun,” ungkap Sumarjono.
” Selain itu, TWP 90 P2P lending per Desember 2024 tercatat sebesar 2,49 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,74 persen,” imbuhnya.
Peningkatan Aset
Hanya untuk Perusahaan Penjaminan di Jawa Tengah, posisi bulan Desember 2024 mencatatkan peningkatan aset sebesar 11,32 persen (yoy) menjadi sebesar Rp537 miliar dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,01 triliun. Begitu juga Industri Pergadaian di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 28,28 persen (yoy) mencapai Rp6,59 triliun.
Lebih lanjut Sumarjono menjelaskan, bahwa Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak secara nasional, yakni sebanyak 112 LKM dengan penyaluran pinjaman yang diberikan mencapai Rp470 milliar atau tumbuh 5,06 persen (yoy) dengan jumlah aset sebesar Rp736 miliar tumbuh 16,01 persen (yoy).
Adapun Perkembangan Kinerja Industri Jasa Keuangan – Sektor Pasar Modal, data per Desember 2024, transaksi Pasar Modal didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID Saham mencapai 751.382 investor pada Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp16,35 triliun. Sementara jumlah SID reksadana dan SBN juga meningkat masing-masing 15,04 persen dan 20,75 persen.
Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen untuk data per Desember 2024, OJK Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebanyak 1106 pengaduan.
“Berdasarkan jenis aduan terbanyak adalah sektor Perbankan 631 pengaduan, Pembiayaan 177 pengaduan, Asuransi 96 pengaduan, LJK Lainnya 188 pengaduan, dan Non LJK 20 laporan,” ucap Sumarjono.
“Untuk menurunkan jumlah pengaduan, OJK Provinsi Jawa Tengah senantiasa melaksanakan kegiatan edukasi secara masif kepada masyarakat, yang hingga akhir Desember 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 186 edukasi kepada masyarakat termasuk pelajar dan pelaku UMKM dengan total peserta 56.881 orang,” imbuhnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah (KOSG) bersama Kantor OJK di bawah koordinasi KOSG dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di level Provinsi serta Kabupaten/Kota telah melaksanakan sosialisasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 18 Februari 2025.
“Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 550 perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Jawa Tengah,” ungkap Sumarjono.
GENCARKAN melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.
“GENCARKAN mencakup kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan melalui 6 prinsip yaitu masif, merata, sinergi, terarah, terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.
“Dengan sosialisasi tersebut diharapkan pelaksanaan GENCARKAN di Jawa Tengah dapat berjalan efektif dan menghasilkan peningkatan tingkat literasi dan inklusi bagi masyarakat Jawa Tengah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” pungkas Sumarjdono.(sup)
