www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Oleh: Mohammad Agung Ridlo
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki peran penting secara historis sebagai pusat kegiatan masyarakat, berkat keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya. Sebagai kawasan transisi antara daratan dan lautan, wilayah ini mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwista, dan industri. Namun, perkembangan ini sering kali tidak seimbang dan dapat menimbulkan masalah ekologis dan sosial.
Wilayah pesisir menawarkan potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan aksesibilitas yang baik untuk transportasi dan pelabuhan, serta sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini menjadi lokasi strategis untuk pengembangan ekonomi masyaarakat. Sekitar 62 % penduduk pesisir hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga pengembangan potensi lokal sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dinamika pengelolaam sumber daya pesisir, menurut undang-undang nomor 9 tahun 2015 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dilaut hingga 12 mil dari garis pantai. Namun, kualitas pengelolaan ini sering dipengaruhi oleh aktivitas di daerah hulu yang bersebelahan. Otonomi daerah dapat memperburuk situasi jika tidak ada koordinasi yang baik antar daerah dalam pengelolaan ruang.
Permasalahan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir
Beberapa permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir, antara lain meliputi:
Pertama, Ketidakselarasan Ekosistem. Rencana tata ruang sering kali tidak mempertimbangkan keterkaitanantara ekosistem daratan dan lautan, mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya yang tidak optimal.
Kedua, Pertumbuhan kegiatan berlebihan di wilayah pesisir menjadi perhatian serius, terutama ketika aktivitas manusia berlangsung dengan cepat dan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini dapat melebihi daya dukung lingkungan, mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem pesisir yang vital. Kerusakan habitat, pencemaran dan penangkapan ikan yang berlebihan adalah beberapa dampak negatif yang muncul. Selain itu, konflik pemanfaatan ruang antara berbagai pihak, seperi nelayan, pengembang, dan konservasionis, semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestrian linkungan.
Ketiga, Eksploitasi Berlebihan. Upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksploitasi sumber daya pesisir tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dapat menurunkan potensi sumber daya tersebut.
Keempat, Kurangnya Koordinasi Antar Daerah. Pogram pembangunan lintas daerah sering tidak terkoordinasi, menciptakan konflik dalam pemanaatan sumber daya. Konflik Sosial Ekonomi. Pembatsan bagi nelayan asing tanpa pengaturan yang baik dapat memicu konflik sosial ekonomi yang lebih besar.
Kelima, Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dalampengelolaan sumber daya pesisir masih rendah akibat pendekatan pembangunan yang sentralistik.
Penataan Ruang Wilayah Pesisir
Pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan melibatkan masyarakat lokal. Kerjasama antar daerah serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis masyarakat telah terbukti efektif dalam beberapa kasus di Indonesia, misalnya melalui penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya. Dengan melibatkan masyarakat, potensi konflik dapat diminimalisir dan keberlanjutan ekosistem pesisir dapat terjaga, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Untuk menghindari pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir yang tidak terintegrasi dengan baik, perlu diperhatikan beberapa prinsip penting, antara lain:
Pertama, Penetapan Batas Daerah Pengembangan. Penataan ruang wilayah pesisir harus menetapkan batas-batas daerah pengembangan di lautan. Hal ini penting untuk mendorong mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan, dan menghindari konflik pemanfaatan.
Kedua, Akses terhadap sumber daya alam merupakan hak fundamental bagi masyarakat yang bergantung pada laut untuk kehidupan dan penghidupan mereka. Penetapan batas-batas daerah laut seharusnya tidak menjadi penghalang masyarakat dari wilayah lain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam batas tersebut. Sebaliknya kolaborasi antarwilayah perlu ditingkatkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan adil. Dengan mengedepankan dialog dan kerja sama, kita dapat menciptakan kebijakan yang menguntungkan semua pihak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan mereka.
Ketiga, Perlindungan habitat sensitif sangat penting untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh interaksi manusia dan proses alami. Aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, dan pembangunan infrastruktur dapat mengancam keberlangsungan ekosistem yang rapuh. Oleh karena itu, pembangunan zona sanctuary menjadi langkah krusial, terutama didaerah laut. Zona sanctuary berfungsi sebagai area perlindungan yang membatasi yang membatasi aktivitas merusak, memungkinkan pemulihan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. Dengan melindungi habitat sensitive ini, kita tidak hanya melestarikan kehidupan laut, tetapi juga memastikan kesehatan ekosistem yang lebih luas untuk generasi mendatang.
Keempat, Pemanfaatan sumber daya keautan yang intensif sebaiknya dilokalisir pada area tertentu untuk mencapai keberlanjutan. Dengan melokalisir pemanfaatan, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari konflik antar kepentingan. Pengendalian kegiatan harus dilakukan secara selektif dilokasi yang berbeda, memastikan bahwa setiap aktivitas tidak merugikan pihak manapun. Sinergi antara berbagai kepentingan di daerah pantai dan pesisir sangat penting, sehingga semua pihak dapat berkontribusi secara positif terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan harmonis.
Kelima, Pemulihan area rusak sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Dengan memberikan kesempatan untuk regenersi, kita dapat meestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.
Catatan Akhir
Secara keseluruhan, wilayah pesisir memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaannya memerlukan perhatian serius. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir diharapkan dapat dilakukan secara harmonis. Keterpaduan kebijakan pemerintah dan partisipsi masyarakat lokal, serta koordinasi antar derah menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Upaya ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan pesisir yang kaya sumber daya alam ini.(*)
Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik Unissula Semarang.
Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah.
Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah
