www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Pangan sebagai kebutuhan dasar (basic needs) manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional. Karenanya, pangan menjadi isu strategis global yang bisa menjadi sumber konflik bahkan perang antar negara.
“Sekitar 70 persen konflik yang terjadi di dunia bersumber dari isu energi dan pangan. Oleh karena itulah maka ketahanan pangan sudah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan. Terlebih karena program “Sustainable Development Goals (SDGs)” yang merupakan komitmen global sekaligus juga komitmen Indonesia, telah menetapkan salah satu tujuannya yang harus dicapai pada tahun 2030 yaitu: “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan”,” ujar Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam Diskusi FGD Ranah Tata Sehatera dengan Tema “Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia”, di Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang dipublikasikan pada Desember 2022, ketahanan pangan Indonesia dengan skor 60,2 berada di posisi 63 dari 113 negara.Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan. “Banyak negara, untuk memenuhi ketersediaan pangannya dilaksanakan melalui swasembada dengan cara memproduksinya di dalam negeri,” kata Pontjo.
Lebih lanjut Pontjo mengatakan, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung pada pasar internasional.
Dengan potensi sektor pertanian yang besar, Indonesia berpeluang untuk“ swasembada” pangan. Sayangnya, potensi besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, dan kontribusinya pada pendapatan nasional.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian di Indonesia tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir, dan masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain: (1). Masih didominasi tenaga kerja tua; (2) Masih minim menggunakan teknologi; (3) Penyusutan lahan pertanian; (4) Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (5) Terkait akses petani terhadap permodalan; (6) Terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi serta sinergi antar sektor.
Menghadapi berbagai masalah tersebut, maka penerapan sains dan teknologi yang paling produktif tetapi ramah lingkungan dalam pembangunan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan. Penerapan sains dan teknologi pertanian modern telah memungkinkan petani untuk meningkatkan efisiensi produksi mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memainkan peran penting dalam menghubungkan petani dengan informasi pasar dan memfasilitasi akses ke platform belanja online, yang berkontribusi pada peningkatan pemasaran dan penjualan produk pertanian.
“Pemerintah memang berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong. pengembangan sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi serta ramah lingkungan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi dan adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional dalam bertani,” kata Pontjo.
Belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti yang terjadi di Thailand dan Ethiopia, lanjut Pontjo terbukti bahwa pemanfaatan sains dan teknologi dapat mendorong pembangunan sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan sebuah negara.
Pengembangan dan penerapan teknologi dalam meningkatkan produktivitas komoditas pangan menjadi salah satu alasan mengapa Ethiopia bisa berkembang menjadi negara adidaya di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
Terganggunya ketersediaan pangan dalam negeri, dapat dilakukan dengan kebijakan impor secara terbatas dengan tetap memperhatikan aspek “kemandirian dan kedaulatan pangan” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, kebijakan impor pangan harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya apa yang disebut “state capture” atau “state capture corruption”.
State capture merupakan tindakan untuk mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan. State capture, dapat juga terjadi di sektor pertanian dan pangan, karena kebijakan dalam sektor pertanian dan pangan masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pencari rente. Khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor.
Tidak bergantung pada beras dan gandum
Pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya juga tidak bergantung hanya pada beras dan gandum. Apalagi Indonesia saat ini masih bergantung 100% dengan gandum impor. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia masih impor gandum mencapai 10,2 juta ton dengan nilai 2,6 miliar dolar AS. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena besarnya permintaan produk gandum di tanah air.
Untuk itu, diversifikasi produk pangan menjadi penting dilakukan dalam rangka membangun ketahanan pangan yang didasarkan pada keberagaman sumber daya hayati dan budaya lokal. Indonesia sangat kaya dengan varian tanaman pangan lokal yang bisa ditanam dan tumbuh seperti sagu, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Inovasi teknologi bisa menjadi jawaban atas persoalan ini agar Indonesia tidak bergantung pada satu atau dua produk makanan pokok saja.
Peningkatan produktivitas pertanian dapat juga dilakukan melalui perluasan lahan pertanian sebagaimana kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah. Namun dengan berbagai sebab, ketersediaan lahan pertanian juga semakin lama semakin menurun.
Menurut sumber Kementan, laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian diperkirakan sekitar 102.000 ha/tahun. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia, salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian terutama lahan sawah. Upaya tersebut dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
“Memperhatikan berbagai keadaan yang saya sampaikan tadi, maka menjadi penting untuk mendorong perbaikan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas investasi publik sektor pertanian dan pangan sehingga memberikan manfaat berupa peningkatan produksi pangan dalam negeri dan perbaikan kesejahteraan petani. Perbaikan tersebut tentu saja harus dimulai dengan perbaikan kebijakan dan program yang ada, khususnya pada investasi publik yang dilakukan oleh negara pada sektor pertanian dan pangan,” pesan Pontjo.
Pada kesempatan-kesempatan yang sama Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto dalam paparannya mengatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi ‘darurat’ mandiri pangan. Indikatornya antara lain pertama terjadinya alih fungsi lahan subur tidak terkendali. Total alih fungsi lahan dari 1979-2023 tercatat 2.204.503 hektar. Akibatnya produktivitas pangan sudah leveling off, terjadi penurunan kualitas (degradasi) lahan, diperparah adanya perubahan iklim yang menyebabkan resiko gagal panen meningkat.
Kedua, luas tanam dan produksi padi menurun tajam. Data Kementerian Pertanian menyebut luas tanam Oktober 2023 sampai Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar. Produksi beras sejak tahun 2019 – 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton. Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri.
Indikator ketiga, SDM petani terus menurun. Tahun 2019 tercatat 33.106.115 KT menjadi 28.419.398 KT (2023). Terjadi pengurangan SDM petani 1.171.679 KT/tahun.
Lalu ke empat, sektor pangan mulai bergantung pada impor. Impor pangan tahun 2013 sebesar 10,0 miliar dolar AS meningkat 8,6 miliar (129 triliun) dolar AS pada tahun 2022 menjadi 18,6 miliar setara 279 triliun dolar AS. Sekitar 9 dari 13 atau 70 persen pangan strategis dipenuhi dari impor dengan kecenderungan semakin besar.
“Kualitas dan harga pangan impor cenderung lebih baik dan murah, menekan harga di tingkat petani/ peternak, dan semangat kemandirian pangan semakin jauh dari harapan,” katanya.
Kelima, jumlah konsumsi pangan meningkat. Laju 0,76 % per tahun (2.133.548 jiwa) menjadi 280,73 juta jiwa tahun 2023. Indikator keenam adalah diversifikasi pangan berjalan lambat. Dominasi beras dan terigu, preferensi konsumen terhadap pangan lokal masih rendah.
Dan indikator ketujuh adalah tingginya ketimpangan antar wilayah. Sebanyak 354 daerah masuk kategori lambat tumbuh dengan empat persoalan utama yaitu infrastruktur dasar/sarana dan prasarana yang belum memadai, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kurang memenuhi standard, ketahanan pangan yang rendah serta permasalahan kelembagaan daerah.
FGD tertajuk “Peningkatan Peran Sains dan Teknologi dalam Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia’ yang digelar Aliansi Kebangsaan bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPPI, HIPMI, dan Kompas.
FGD tersebut menghadirkan narasumber Andriko Noto Susanto (Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional) Al Busyra Basnur, (Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika), Prof. Slamet Budiyanto (IPB University) dan Ir. Agung Hartanto (Founder Perkumpulan Agripreneur Ganesha). (Vin)
