www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Oleh: Nia Samsihono
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan kepada media, Selasa 20 Agustus 2024 bahwa Putusan MK merupakan kabar yang menggembirakan.
“Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki, parpol yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi ‘kotak kosong’.” Dengan keputusan MK itu dapat dipastikan bahwa tidak ada suara rakyat yang hilang.
Ketua MK Suhartoyo yang membacakan Amar Putusan tersebut menyampaikan Mahkamah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Putusan MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Dalam beberapa dekade terakhir, istilah “oligarki” menjadi semakin populer di tengah masyarakat yang mulai menyadari adanya sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan besar, baik dari segi ekonomi maupun politik. Oligarki, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti “pemerintahan oleh segelintir orang,” merujuk pada situasi di mana sekelompok kecil individu atau keluarga menguasai sebagian besar sumber daya dan pengaruh dalam suatu negara. Keberadaan oligarki sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, karena kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki dapat digunakan untuk memanipulasi kebijakan publik demi keuntungan pribadi.
Namun, sejarah mencatat bahwa perjuangan melawan oligarki bukanlah hal yang mustahil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya memperjuangkan demokrasi yang sejati, di mana kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana kemenangan melawan oligarki telah dicapai di berbagai negara dan menjadi titik balik penting dalam perjuangan demokrasi.
Salah satu faktor kunci dalam kemenangan melawan oligarki adalah gerakan sosial yang kuat dan konsisten. Di banyak negara, rakyat yang merasa terpinggirkan oleh kekuasaan oligarki mulai bersatu dan mengorganisir diri dalam berbagai bentuk gerakan sosial. Contohnya adalah gerakan buruh, gerakan petani, dan gerakan pro-demokrasi yang menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Di Amerika Latin, misalnya, gerakan-gerakan sosial yang menentang kekuasaan oligarki telah berhasil mendorong reformasi agraria, meningkatkan hak-hak pekerja, dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Di Bolivia, gerakan rakyat yang dipimpin oleh Evo Morales berhasil menggulingkan kekuasaan elit lama dan mempromosikan kebijakan yang lebih inklusif bagi masyarakat adat dan kelompok miskin.
Pemilu Bersih dan Adil Atasi Dominasi Oligarki
Pemilu yang bersih dan adil adalah mekanisme penting dalam mengatasi dominasi oligarki. Dalam banyak kasus, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu melalui pembelian suara, manipulasi media, dan pengaruh terhadap aparat penegak hukum. Namun, melalui pemantauan ketat dan reformasi sistem pemilu, masyarakat dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan dan mencerminkan kehendak rakyat.
Di Indonesia, keberhasilan beberapa kandidat independen dan partai politik baru dalam memenangkan pemilu menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk menantang kekuasaan oligarki. Meskipun masih ada tantangan besar, kemenangan ini menjadi bukti bahwa demokrasi dapat berfungsi ketika dijaga dengan baik.
Korupsi adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, kebijakan anti-korupsi dan transparansi adalah langkah penting dalam melemahkan pengaruh oligarki. Di beberapa negara, pembentukan lembaga anti-korupsi yang independen dan kuat telah membantu mengungkap praktik korupsi yang melibatkan elit penguasa dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Di Brasil, operasi anti-korupsi besar-besaran yang dikenal sebagai “Operasi Car Wash” berhasil mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan politisi, pejabat pemerintah, dan pengusaha besar. Meskipun proses ini tidak mudah, hasilnya menunjukkan bahwa oligarki tidak kebal hukum dan dapat dihadapkan pada keadilan.
Partisipasi politik yang luas dan inklusif adalah elemen penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. Ketika masyarakat dari berbagai latar belakang berpartisipasi dalam proses politik, kekuasaan oligarki dapat diimbangi oleh aspirasi dan kepentingan rakyat.
Di India, sistem demokrasi yang inklusif telah memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam politik. Meskipun oligarki masih memiliki pengaruh besar, partisipasi politik yang meluas telah berhasil mengimbangi kekuasaan mereka dalam beberapa kesempatan.
Kemenangan melawan oligarki bukanlah tugas yang mudah, tetapi sejarah menunjukkan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Dengan gerakan sosial yang kuat, pemilu yang bersih, kebijakan anti-korupsi yang tegas, dan partisipasi politik yang luas, masyarakat dapat menantang dan mengurangi kekuasaan oligarki. Perjuangan ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, di mana kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir orang.
Dengan perubahan melalui keputusan MK itu, akan lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada dan juga memperkaya pilihan masyarakat di Pilkada 2024. Masyarakat membutuhkan calon yang bervariasi, tidak tunggal apalagi sampai melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Ini merupakan dinamika demokrasi dan pelajaran penting agar tidak sesuka hati mengendalikan permainan bagi sekelompok elite politik dalam kegiatan Pilkada. Suara rakyat tetap positif mengawal Pilkada.(*)
Nia Samsihono, Ketua Umum Satupena DKI Jakarta
