www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Ketua Aliansi Kebangsaan Ponto Sutowo menegaskan, dunia usaha/industry berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Pengusaha sebagai bagian dari masyarakat harus ambil tanggungjawab atas kemajuan teknologi bangsa ini. Untuk itu, Pengusaha Indonesia sudah seharusnya tidak sekadar menjadi “benefit seekers” tetapi juga memiliki tanggungjawab atas kepentingan nasional sebagai wujud dari kewajiban konstitusional “bela negara” atas bangsa dan negaranya.
“Data menunjukkan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah ini menurut Pontjo masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8,76%), Malaysia (4,74%), dan Thailand (4,26%). Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki ratio kewirausahaan sampai 12%,” kata Ketua Aliansi Kebangsaan Ponto Sutowo dalam FGD bertema “Peta Jalan Penguatan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy)” yang digelar Jumat (28/6/2024)
Lebih lanjut Pontjo mengingatkan bahwa dalam upaya penguatan dunia usaha yang inovatif, berbasis sains dan teknologi, isu strategis yang juga harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kita adalah isu “daya beli nasional (domestic purchasing power)” baik itu daya beli masyarakat maupun daya beli pemerintah (government expenditure)” yang merupakan kekuatan pendorong (driving force) bagi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
“Oleh karena itu, sudah seharusnya “daya beli nasional” dikelola secara bijak untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional termasuk kepentingan penguatan dunia usaha kita,” ujarnya.
Dalam pengelolaan daya beli nasional, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan, baik yang menyangkut kultur, hambatan birokrasi, kebijakan, regulasi, dan lainnya. Salah satu persoalan besar yang masih dihadapi Indonesia adalah masih berlangsungnya praktik kartel atau mafia pemburu rente (rent seeking) dan “state capture” dalam bidang perekonomian/ perdagangan yang sangat membebani upaya transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
Diskusi tersebut dimoderatori oleh Dr Susetya Herawati dengan pembicara lain yakni Siswono Yudo Husodo (Pengusaha), Andi Rizaldi (Kementerian Perindustrian) dan Dr. Saefudin (Pusdatin Kementerian Pertanian). (Vin)
