Jakarta,KORANPELITA.com – Insiden gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi sejak 20 Juni 2024 mendapat perhatian serius oleh Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, ini merupakan serangan ransomware brain cipher yang merupakan jenis terbaru dari ransomware lockbit 3.0, sehingga perlunya upaya keras untuk memulihkannya. Respon Ketua MPR RI:
” Meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap concern terhadap persoalan kejahatan siber tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/4/2024).
Menurut Bamsoet, disamping meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Cybercrime Polri, juga untuk terus melakukan investigasi dan penelusuran secara menyeluruh terhadap server PDN Kominfo yang mengalami serangan siber ransomware melalui bukti-bukti forensik yang didapat.
” Tahap selanjutnya mengidentifikasi penyebab dan juga mengetahui oknum pelaku kasus kejahatan siber tersebut. Sehingga dapat meminimalisir dan mencegah kejahatan di dunia siber tidak terus berulang, mengingat kejahatan di dunia saber masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia,” ungkapnya.
Dengan insiden ini, pihaknya mendorong Kominfo untuk dapat mengoptimalkan kerja tim reaksi cepat, dalam menindaklanjuti serangan-serangan siber yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.
” Karena pentingnya _emergency response team_ untuk menjaga sistem, data dan tata kelola data yang baik di Indonesia, disamping untuk menjaga kepercayaan publik Inilah yang harus mendapat prioritas penanganannya,” paparnya.
Kendati demikian, ia juga meminta pemerintah perlu mempertimbangkan kerja sama dengan pihak atau negara lain, untuk meningkatkan kemampuan menangani _cyber crime_. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi _blockchain_, dan pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.
” Komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan langkah antisipasi guna melindungi data negara, warga serta untuk pelayanan publik yang terafiliasi. Disamping memperkuat keamanan server ataupun data untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik,” ujarnya.(sup)