www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
JAKARTA, KORANPELITA – Masih ditemukan distributor pupuk yang mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, mendapat espon Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan, untuk melakukan investigasi kebenaran adanya distributor pupuk yang mempersulit petani.
” Jika terbukti benar, maka MPR mengusulkan untuk mencabut izin distributor pupuk yang mempersulit petani tersebut, terutama untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Termasuk kepada distributor pupuk yang melakukan penyelewengan atau menjual pupuk bersubsidi dengan harga tinggi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Waketum Partai Golkar ini, meminta pemerintah, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi dengan membentuk Tim Kerja, agar tidak dengan mudah dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh oknum tertentu, mengingat pemerintah melakukan berbagai upaya agar para petani bisa dengan mudah memperoleh pupuk bersubsidi.
” Dalam hal ini Kementan, mengatur skema pendistribusian pupuk bersubsidi, dengan melibatkan koperasi petani atau kelompok tani dan melakukan pendataan secara komprehensif, dan memastikan menyederhanakan aturan bagi petani saat membeli pupuk bersubsidi,” pintanya.
Meski begitu, Bamsoet meminta Kementan, meminimalisir celah dilakukannya manipulasi pada tingkat distributor pupuk bersubsidi, serta mengupayakan berbagai upaya preventif lainnya.
” Jadi untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi, agar pupuk bersubsidi dipastikan sampai dan digunakan tepat sasaran,” ujarnya.
Menyinggung masalah Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Cina melakukan pertemuan dengan Kemenlu Indonesia dalam rangka membahas soal situasi di Timur Tengah yang memanas, Ketua MPR-RI menegaskan, bahwa Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai dengan politik luar negeri yang dianut Indonesia, termasuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB.
” Mendesak seluruh anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi konflik di Jalur Gaza, dan mengimbau negara Asean untuk ikut menurunkan tensi konflik di Timur Tengah, serta tetap menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina,”tuturnya.
Selain itu, mendorong pemerintah terus mengupayakan penyelesaian dan perdamaian Palestina secara adil melalui two-state solution, mengingat stabilitas di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina secara menyeluruh.
” Dalam forum internasional mengenai sikap Indonesia terhadap konflik yang terjadi di timur tengah, bahwa Indonesia turut serta dalam pencapaian perdamaian di seluruh dunia, dan menghormati hak kemerdekaan suatu bangsa, guna mewujudkan kawasan yang stabil dan damai terutama di kawasan Timur Tengah.”
Kendati demikian, pihaknya minta pemerintah melakukan pertemuan dan pembicaraan baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sahabat, guna menyampaikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi global sebagai akibat dari kondisi yang tengah memanas saat ini di Timur Tengah.(man)
