www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, koranpelita.com
Banyaknya kasus bunuh diri yang masih terjadi di Indonesia, mendapat perhatian Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo . Menurutnya, ada tiga wilayah dengan angka bunuh diri tertinggi yaitu Jawa Tengah sebanyak 253 korban, Jawa Timur sebanyak 128 korban, dan Bali sebanyak 61 korban.
“Meminta Kementerian Kesehatan/ Kemenkes, Pemerintah Daerah/Pemda, bersama dokter kejiwaan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan penyebab tingginya kasus bunuh diri di tiga wilayah tersebut,” pinta Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2023).
Menurutnya, pihaknya minta pemerintah mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dikarenakan kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan menurunnya kedekatan antara keluarga disinyalir menjadi penyebab tingginya kasus bunuh diri di tiga wilayah tersebut.
” Dalam hal ini Kemenkes dan dokter kejiwaan memperluas akses layanan kesehatan jiwa untuk mengatasi persoalan tersebut, dan dalam rangka menekan angka bunuh diri nasional,” ujarnya.
Meski begitu, Bamsoet meminta para pemangku kebijakan di pusat maupun daerah melakukan perubahan sistem yang lebih baik, untuk menangani kasus-kasus bunuh diri di Indonesia, dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kasus bunuh diri sejak dini.
Kebakaran Hutan
Terkait sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Diantaranya di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bamsoet mendesak pemerintah daerah dan BMKG untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan karhutla, agar berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan serta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun.
” Meminta BNPB, BPBD bersama sejumlah lembaga terkait mulai unsur TNI, Polri, KLHK dan relawan peduli api untuk mengoptimalkan langkah kesiapsiagaan penanganan dan penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya karhutla tersebut, mulai dengan memantau dan secara sigap memadamkan setiap titik api yang ada baik melalui metode water bombing melakukan operasi darat, udara hingga menggunakan teknologi modifikasi cuaca,” katanya.
Dalan kasus ini, Bansiet meminta komitmen semua unsur pemerintah dan lembaga terkait penanganan karhutla, untuk secara rutin dan berkala melakukan rapat koordinasi dan monitoring, guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.
” Jadi, pemerintah untuk dapat mengelola keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla. Mengingat upaya antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja, melainkan semua pihak harus terlibat dalam pencegahan serta penanganannya.
Selain itu, Waketum Partai Golkar ini, meminta pemerintah dalam hal ini KLHK tetap perlu mengingatkan kepada perusahaan swasta, agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.
“Yang jelas, disamping mengingatkan juga adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan, atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah,”ujarnya.(sup)
