www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banten, Koranpelita.com – Puluhan kepala desa (Kades) di Provinsi Banten dan Jabar, mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan rusak berat sehingga mengganggu arus lalu-lintas anak sekolah maupun pengangkutan hasil produksi pertanian.
Bahkan, banyak anak sekolah terjatuh saat melintas setelah hujan.Oleh sebab itu, Para Kades berkirim surat kepada Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memohon bantuan stimulan anggaran untuk memperbaiki jalan penghubung desa yang sudah puluhan tahun tidak diperbaiki.
“Bertahun tahun kita usulkan melalui Musrenbang maupun ketika dialog dengan sejumlah lembaga dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupoaten Lebak, namun belum ada hasil. Sedangkan dana yang diberikan pemerintah sudah dialokasikan bidang pembangunan lainnya sesuai musyawarah masyarakat,” kata Kades Sumber waras, Malimping, Banten, kemarin didampingi sembilan Kades lainnya saat diwawancara Koranpelita.com
Pihaknya juga merasa salut Kementerian PUPR membangun infrastruktur provinsi di Lampung, bukan infrastruktur nasional. Maka, jalur infrastruktur wong cilik, yang berada di wilayahnya disampaikan kepada Menteri PUPR bulan Juni 2023 dan berharap bisa ditindaklanjuti. “Kami juga memgajukan Proyek Pamsimas dan MCH untuk kepentingan masyarakat umum,” jelasnya.
Menurutnya, infrastruktur jalan penghubung desa, di Kabupaten Lebak, banyak yang rusak berat dan kondisi keuangan desa tidak mungkin bisa memperbaiki secara total. “Kita sudah lama mengajukan permohonan, maka sekali lagi mohon Pak Menteri PUPR bantu perbaiki jalur wong cilik,” ketusnya.
Adapun desa yang sudah mengajukan permohonan itu adalah wilayah Kecamatan Cijaku dan Kecamatan Malimping. Yakni Desa Cijaku, Kapunduhan, Sanghiang, Ciapus, Cipenday. Citorek Barat. Ada Desa lain yakni Desa Giriharja, Ciladean, Girijaya, dan masih banyak kades lainnya di wilayah Provinsi Banten, maupun Jabar.
Bila mengacu kepada aturan yang ada, parab kades mengaku sudah melakukan tapi tidak pernah ada hasil. “Maka kita terpaksa ke Pak Menteri, untuk mendapatkan bantuan membangun infrastruktur jalan.
Hampir setiap hari masyarakat selalu mempertanyakan apakah pihak kades tak pernah mengajukan permohonan perbaikan. Kami ini jadi beban berat karena masyarakat bilang infrastruktur wong cilik, selalu tak diperhatikan. Katanya bela wong cilik. Itu sindirian rakyat kepada kades” tambahnya, yang diamini para kades lainnya. (oto/cad)
