www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial, mendapat respon Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
” Meminta KPK bersama pemerintah dalam hal ini Kemensos untuk bersama menindaklanjuti temuan terkait penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria tersebut, mulai dari melakukan analisis data guna mengetahui wilayah/provinsi dengan jumlah ASN penerima bansos terbanyak, hingga melakukan penyidikan guna membuktikan apabila adanya penyalahgunaan wewenang hingga upaya manipulasi data penerima bansos,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabo (6/9/2023).
Waketum Golkar ini, meminta Kemensos bersama pemerintah daerah untuk segera memperbaiki data penerima bantuan sosial, dengan melakukan pemadanan data bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga bantuan sosial pemerintah dapat benar-benar sesuai dengan kriteria penerima.
” Dengan kejadian ini meminta pemerintah untuk juga memperbaiki sistem pengawasan penyaluran bansos, agar proses penyaluran/distribusi bansos kedepannya tepat sasaran. Mengingat nilai kerugian perkara bansos yang tidak tepat sasaran tersebut mencapai sekitar Rp 140 miliar per bulan,” ujarnya.
Terkait bansos yang tidak tepat sasaran ini, Bansiet meminta komitmen pemerintah agar secara berkala membenahi pendataan seluruh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan atau KPM PKH, agar tidak kembali terjadi kesalahan dalam penyaluran bansos pemerintah, disamping melakukan audit hingga evaluasi kepanitiaan penyaluran bansos. ” ” Diharapkan dari mulai proses pendataan hingga penyaluran bansos benar-benar dilakukan sesuai prosedur juga target pemerintah,” tegasnya.
Meyjnggung sejumlah daerah diketahui menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, diantaranya sejumlah wilayah di Jawa Barat dan di Jawa Timur, Waketum Golkar ini, meminta pemerintah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus berupaya mengirimkan bantuan, khususnya bantuan air bersih secara menyeluruh, utamanya ke wilayah yang berstatus tanggap darurat bencana kekeringan. Mengingat upaya tersebut sangat krusial bagi masyarakat terdampak, yang juga merupakan salah satu wujud respons cepat pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan yang melanda.
” Meminta pemerintah dan BPBD bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, utamanya saat masa tanggap darurat kekeringan seperti yang terjadi di banyak wilayah,” ujarnya.
Minta BPBD Memetakan Daerah Kekeringan
Selain itu, meminta pemerintah dan BPBD untuk terus memetakan daerah yang mengalami bencana kekeringan, agar pemerintah bersama BPBD dapat melakukan reaksi cepat guna mengatasi serta mengantisipasi meluasnya dampak akibat bencana tersebut.
” Jadi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan air bersih secara efektif, terlebih di daerah terdampak kekeringan serta agar melapor ke call center 117, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan bencana kekeringan. Sehingga tim penanggulangan bencana kekeringan dapat segera merespon cepat laporan tersebut.”
Terkait harga bahan bakar minyak atau BBM kembali mengalami kenaikan sejak 1 September 2023, termasuk solar non-subsidi Pertamina Dex dan Dexlite yang menyebabkan sebagian masyarakat berpindah menggunakan solar subsidi,
Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM dan PT. Pertamina, mengevaluasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut secara menyeluruh, guna menentukan upaya lebih lanjut agar BBM subsidi, dalam hal ini solar subsidi, tidak salahperuntukkan.
” Minta pertamina mengoptimalkan pendistribusian BBM subsidi di tiap wilayah guna mematikan pendistribusian BBM subsidi lebih termonitor, karena ada potensi penyalahgunaan pembelian atau penyelewengan BBM bersubsidi sebagai salah satu imbas dari kenaikan harga BBM,” pintanya.
Waketum Golkar ini, mengharapkan Pertamina mengawal ketat penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, dan memaksimalkan upaya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi.
” Meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada seluruh pihak-pihak dan oknum yang menyalahgunakan penggunaan ataupun pendistribusian BBM subsidi sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.”
ESDM dan Pertamina Sediakan BBM
Meski demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan PT. Pertamina berkomitmen menyediakan BBM, yang berkualitas kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat, sehingga dapat mencegah masyarakat yang bukan merupakan target pengguna BBM subsidi, untuk menggunakan BBM subsidi.
Menyinggung kasus kebocoran data dan peretas masih terus beraksi di Tanah Air dan meretas sejumlah situs pemerintah hingga data pribadi masyarakat. Seperti diretasnya akun Youtube DPR RI hingga dokumen kependudukan masyarakat Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo yang diekspos di situs internet.
” Meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut terhadap peretasan tersebut, dan menelusuri secara mendalam, guna memastikan tidak ada data penting dan rahasia yang disalahgunakan,” paparnya
Selain itu, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkoordinasi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga atau K/L, baik K/L di pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi keamanan sistem digital di masing-masing instansi, serta mengagendakan program dalam rangka penguatan sistem digital di tiap K/L dan instansi di tiap daerah agar tidak mudah atau tidak bisa diretas.
” Pemerintah harus serius dalam menanggapi masih maraknya peretasan data pribadi masyarakat dan situs-situs pemerintahan ataupun lembaga, dan melakukan upaya preventif yang efektif guna mencegah dan menekan kasus-kasus peretasan di Indonesia yang merugikan dan membahayakan masyarakat.”
Menurutnya, aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri pelaku peretasan dan memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku, termasuk jika pelaku berasal dari luar negeri, guna membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menyikapi seluruh peretasan yang terjadi di Tanah Air, khususnya yang terkait data pribadi masyarakat hingga situs-situs resmi pemerintahan dan lembaga.
” Jadi meminta pimpinan tiap K/L di Indonesia untuk memastikan selalu dilakukannya maintenance/pembaharuan atau pengupdatean sistem keamanan digital dan siber di masing-masing instansi secara berkala, guna menjaga keamanan akun media sosial, situs, maupun data pribadi dan penting hingga rahasia negara yang ada dalam situs digital, dari ancaman peretas,”ujarnya.(sup)
