www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal dan kurangnya partisipasi warga, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil di Papua dan Papua Barat dalam menyusun program-program pembangunan di Papua yang menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
Kerja sama itu, yang bernaung di bawah program United States Agency for International Development (USAID), untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana otsus, sehingga manfaatnya diterima oleh orang asli Papua (OAP).
Program USAID Kolaborasi atau kerjasama adalah inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran.
Pasca terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, Otsus di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041. Sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode ini berbeda.
“Program USAID Kolaborasi merupakan hasil kerja bersama Kementerian Bappenas yang didukung oleh rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sejak tahun 2022, program ini telah berjalan di provinsi Papua dan Papua Barat dengan melakukan pendekatan dua arah dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side),” ujar Ketua Program USAID Kolaborasi, CarolineTupamahu di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun dua modul pembelajaran serta bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).
“Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian kami juga difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ungkap Fransina.
Fransina merupakan Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang saat ini menjadi pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi. Menurutnya, selama mengikuti program, Ia dapat merasakan manfaat pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan ASN tentang pengelolaan dana Otsus.
Di sisi lain, memandang bahwa peran masyarakat dalam pembangunan daerah adalah hal yang sangat penting, USAID Kolaborasi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan mulai dari pelatihan bagi tokoh-tokoh penggerak (policy bootcamp) yang dilanjutkan dengan edukasi warga melalui kegiatan Suara dan Aksi Warga.
Selviana Indira, salah satu tokoh penggerak warga menuturkan bahwa Program USAID Kolaborasi memberikan dampak baik kepada masyarakat, terutama OAP, guna memahami hak mereka terkait dengan dana Otsus.
Warga juga cberkesempatan untuk memberikan penilaian kepada program Otsus yang telah bergulir, serta melakukan dialog dua arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemerintah daerah. Pada beberapa kegiatan, warga dan pemerintah daerah dapat langsung menerapkan solusi praktis dari permasalahan yang ditemukan.
Kegiatan edukasi telah menjangkau sebanyak 1.088 masyarakat dengan
melibatkan 57 tokoh penggerak (local champion) sebagai fasilitator. “Saya terpilih menjadi tokoh penggerak di kampung karena mewakili kaum perempuan dan anak muda. Setelah ikut policy bootcamp, saya juga mendapat kesempatan untuk mewakili kampung dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” kata Indira.
USAID Kolaborasi juga memberikan ruang pada berbagai pihak untuk terlibat dalam program melalui kegiatan Multi Stakeholders Forum (MSF), pembentukan (Sustainable Development Goals) SDG’s Center bekerja sama dengan sejumlah Universitas di Papua, forum diskusi bersama dengan komunitas lokal dan juga media.
Program USAID Kolaborasi akan berlangsung hingga tahun 2027, diimplementasikan oleh Yayasan kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama dengan mitra yaitu Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Angelina Theodora, Direktur Nasional WVI, menyampaikan “Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi fokus anak, mengapresiasi dukungan USAID dalam program USAID Kolaborasi ini. Kami berharap pengelolaan dana otsus yang dilakukan tepat sasaran ini akan menyejahterakan anak-anak di Papua.”
USAID Kolaborasi juga memberikan ruang pada berbagai pihak untuk terlibat dalam program melalui kegiatan Multi Stakeholders Forum (MSF), pembentukan (Sustainable Development Goals) SDG’s Center bekerja sama dengan sejumlah Universitas di Papua, forum diskusi bersama dengan komunitas lokal dan juga media.
Program USAID Kolaborasi akan berlangsung hingga 2027, diimplementasikan oleh Yayasan kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama dengan mitra yaitu Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Dalam program ini pemerintah AS mengucurkan bantuan senilai 10 juta dollar AS untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat melalui USAID Kolaborasi. Program sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembanguna. (Vin)
