www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Kendati sempat silang pendapat dan tarik ulur. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat dan menyetujui nilai Rp 10,056 triliun yang di patok pada pos “pendapatan” dipostur KUA-PPAS APBD TA 2024 yang digelar dan dibahas Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (26/7/2023) malam.
Rapat pembahasan pertama malam itu, dipimpin Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK bersama anggota banggar lainya, serta jajaran anggota TAPD dipimpim Roy Rizali Anwar yang memaparkan nota KUA-PPAS.
Disesi tanya jawab, salah satu anggota banggar dewan, H Hormansyah mempertanyakan besarnya nilai pendapatan sekitar Rp10,056 triliun, jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya dikisaran Rp 7,2 triliun dengan selisih kenaikan 2,8 triliun yang dipatok.
“Target inikan hanya asumsi penghitungan, tapi melihat paparan tadi ada penurunan disubsektor pendapatan seperti retribusi, jadi seperti apa nanti menutupinya. Ini yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaanya,” tegas Anggota Fraksi PKB ini.
Berbeda, anggota banggar dari Fraksi Gerindra H M Lutfi Saefuddin, menyampaikan apresiasi positif atas kenaikan pos pendapatan tahun 2024 nanti. Menurutnya itu sangat bagus. Karena, jika nilainya turun dibading tahun 2023, itu yang tidak bagus.
Namun selisih nilai kenaikan sebesar Rp. 2,8 triliun nanti, dapat mendukung program-program kegiatan prioritas semua SKPD.
“Ini yang kita harapkan, agar semua program prioritas SKPD dapat didukung dengan dana yang ada,” sebut Lutfi.
Menyikapi sejumlah kritikan dan usulan anggota banggar dewan, Ketua TAPD Pemprop Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai rapat menyatakan, selain program kegiatan priotitas, ada yang super prioritas.
“Jika kita bicara program prioritas dari SKPD dan dewan tadi semua prioritas. Tapi nanti kita akan lihat dan pilah sesuai RPJMD, kemudian janji-janji dan tanggungjawab SKPD, standar layanan minimal dan lain-lain yang jadi kriteria daerah untuk jadi super prioritas. Jadi perhatian kitalah,” terang Roy Rizali Anwar.
Disinggung SKPD yang masih minim dapat sokongan dana, seperti Brida, BLK disnakertran, lingkunan hidup? Sekdaprov Kalsel ini menegaskan, memang jika program-program SKPD tadi masuk dalam super prioritas pasti akan didukung.
“Nanti kita akan lihat dan bandingkan dengan SKPD lain jika ada yang tidak prioritas bisa kita tinggal, jadi kita lihat dalam mekanisme pembahasan, kemudian melihat faktor lain seperti yang disampaikan dalam rapat tadi,” jelas Roy.
Usai disepakatinya pos pendapatan untuk KUA PPAS ini imbuh Roy, nanti akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan tentang pos belanja.
Menyikapi usulan anggotanya, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, menyatakan sangat sependapat atas apa yang sudah disampaikan oleh ketua TAPD tadi.
“Pada intinya, kita harus mengarah pada keberlangsungan pembangunan, janji-janji politik, janji janji kepala daerah, begitu pula janji saat disampaikan dalam reses,” ucap H Supian HK.
Tentunya lanjut dia, itu harus tepat sasaran dan apa yang disampaikan masing-masing anggota banggar melalui fraksinya, dirinya sangat sependapat dan setuju tapi harus sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. (pik)
