www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,koranpelita.com
Badan Pengawas Pemilu yang menyampaikan bahwa dihapusnya ketentuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK, mendapat respon Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
Menurutnya, meski masalah tersebut seharusnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, tetapi dapat menyulitkan pengawasan aliran dana kampanye peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
” Meminta para penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, menjelaskan solusi atau cara lain, agar transparansi dalam aliran dana kampanye tetap bisa diketahui dan diawasi secara masif, dikarenakan LPSDK merupakan upaya dan praktik baik yang mestinya menjadi komitmen semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, dan antikorupsi,’ ungkap Bamsoet di Jakarta, Selasa (3/6/2023).
Ketua DPR-RI ke-20 ini, meminta penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, menjelaskan faktor pencetus yang menyebabkan dihapusnya regulasi terkait LPSDK.
“Apalagi terciptanya aturan terkait LPSDK pada awalnya juga memiliki landasan alasan yang kuat, utamanya dalam mendukung pemilu yang bersih,” katanya.
Waketum Partai Golkar ini, juga meminta Bawaslu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, untuk tetap menelusuri aliran dana di masa kampanye bagi peserta pemilu.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan dana tersebut bukan berasal dari sumber ilegal sebagaimana dilarang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,”ujarnya.
Meski begitu, pihaknya meminta penyelenggara Pemilu menegakkan komitmen dalam mewujudkan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
” Jadi KPU harus bisa memastikan seluruh proses pelaksanaan pemilu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” pintanya.
BNPB Tanggulangi Kekeringan
Terkait hadapi kekeringan, Bamsoet meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan peringatan terhadap potensi kekeringan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
” BNPB dan pemerintah daerah waspada dan berhati-hati terhadap dampak dari potensi kekeringan yang dialami tersebut, dikarenakan wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah rawan kekeringan dalam data yang telah diteliti selama kurang lebih jangka waktu 10 tahun terakhir,” ungkapnya.
Selain itu, meminta BNPB mengupayakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, diantaranya dengan menciptakan hujan buatan untuk mengisi maupun mempertahankan posisi air di waduk-waduk, sehingga stok atau ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
” Meminta BNPB dan pemerintah daerah juga mengantisipasi wilayah Sumatra dan Kalimantan yang memiliki banyak kawasan hutan, dikarenakan kekeringan dapat mengarah pada potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.”
Politisi partai Golkar ini, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen dalam menyediakan air bersih sebagai kebutuhan dan hak masyarakat.
” Air bersih ini juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan sanitasi yang bersih, mencegah gizi buruk, dan hidup yang sehat, agar tercipta generasi mendatang yang berkualitas,”paparnya
Mengenai temuan bunker Narkoba di kampus daerah Makassar, Sulawesi Selatan, Bamsoet mengungkapkan, semakin menegaskan status darurat Narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.
” Sangat menyesalkan adanya kasus Narkoba yang masuk ke lingkungan pendidikan,’ katanya.
Minta BNN Usut Tuntas Kasus Narkoba
Dalam kasus ini, Bamsoet meminta aparat kepolisian bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk secara serius mendalami/mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akarnya dan melakukan penegakan hukum yang tegas serta profesional.
“Dengan pengusutan secara tuntas ini, diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun jaringan yang terlibat dalam kasus ini,”tandasnya.
Dengan terungkapnya jaringan narkoba dikampus, pihaknya meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek Dikti), agar membentuk satgas khusus untuk memastikan kampus terbebas dari peredaran dan penimbunan narkoba.
” Satgas khusus itu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kampus-kampus sebagai bentuk sikap memerangi narkoba di lingkungan kampus,” ujarnya.
Selain itu, Bamsoet meminta Kemendikbudristek Dikti mengajak pihak kampus, sekolah atau lembaga pendidikan untuk lebih ketat lagi mengawasi perilaku mahasiswa atau para pelajar. Mengingat, target kejahatan narkoba yang utama saat ini adalah generasi muda.
” Meminta komitmen Kemendikbudristek Dikti untuk melakukan pembinaan terhadap kampus seluruh Indonesia agar tidak ada lagi celah masuknya peredaran gelap Narkoba,” pungkasnya.(sup).
