Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun 2022, Dewan Bentuk Pansus

Related Articles

Diduga Korsleting Listrik 12 Kapal Nelayan Pekalongan Terbakar, Polda Jateng Kerahkan 6 Unit Damkar

6 hari ago

Pemprov Jateng Sediakan Rumah Layak Huni Dengan Harga Terjangkau

1 minggu ago

Gedung Perpusda Jateng Diperluas, Dorong Literasi dan Minat Baca Masyarakat

2 minggu ago

Banjarmasin, Koranpelita.com

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2022.

Laporan disampaikan dalam rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Rabu (29/3/2023) pagi.

Penyampaian LKPj Gubernur dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang menyebutkan, poin pengelolaan keuangan daerah bahwa pendapatan daerah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 7.854.987.591.28. Dari target yang telah ditetapkan, pendapatan daerah terealisasi Rp 9.085.722.834.734,26 atau tercapai sebesar 115,67 persen.

“Dari total pendapatan daerah, unsur pendapatan asli daerah juga telah melebih target dari Rp 4.283.778.245.861,00. Dari target ini, tercapai sebesar Rp 4.558.302.637.427,26”, jelasnya.

Unsur pendapatan transfer tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.514.059.682.172,00, terealisasi sebesar Rp4.456.279.444.643,00 atau terealisasi sebesar 126,81 persen.

“Selanjutnya, unsur lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp57.149.663.248,00, terealisasi melebihi target sebesar Rp71.140.752.664,00”, tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan pelaporan realisasi pelaksanaan APBD Kalsel Tahun 2022 yaitu alokasi belanja daerah dari Rp8.124.238.868.331,00. Belanja daerah tahun 2022 tersebut, terealisasi sebesar Rp7.341.779.488.457,91 atau sebesar 90,37 persen.

Gubernur berharap mekanisme penyampaian LKPj ini dapar menjadi momentum untuk evaluasi melalui masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan daerah.

“Tentu, Pemprov Kalsel akan terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya.

Usai penyampaian LKPj, dan sebelum rapat ditutup, pimpinan sidang H Supian HK, menawarkan kepada forum rapat yang dihadiri puluhan anggota dewan untuk membentuk panitia khusus (pansus) LKPj.

“Untuk langkah selanjutnya, Saya tawarkan kepada saudara-saudara anggota dewan apakah setuju untuk dibentuk pansus LKPj masing-masing”? tanya Supian HK, yang langsung dijawab setuju oleh forum rapat.

Adapun pansus tersebut yaitu pansus bidang hukum dan pemerintahan. Pansus bidang ekonomi keuangan. Pansus bidang pembangun dan infrastruktur, serta pansus bidang kesejahteraan rakyat (pik)