www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Tanah Bumbu, Koranpelita.com
Bertahun-tahun warga Desa Karya Bakti, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan, rata-rata anak di sana hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Alasan lain dihadapi warga setempat adalah akses jalan menuju SMA/SMK yang terlalu jauh jaraknya. Pasalnya, sekolah tersebut hanya terdapat di daerah perkotaan saja.
Kepala Desa Karya Bakti, Mahdin, menyebut, keinginan memiliki satuan pendidikan tingkat SMA tak hanya diharapkan warganya saja. Melainkan, beberapa desa yang berdekatan menyepakati hal yang demikian.
“Lima desa sangat mendukung berdirinya SMA. Mudah-mudahan usulan kami bisa direalisasikan provinsi,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/2) siang.
Oleh karenanya, sektor pendidikan tingkat SMA menjadi sangat penting di desanya. Selain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Karena jarak menuju lokasi SMA/SMK sangat jauh makanya keinginan masyarakat di sini cukup rendah,” kata Mahdin.
Sebagai bukti keseriusan warga setempat, lahan untuk pembangunan SMA siap dihibahkan dengan luas sekitar 2,5 hektare.
Tak sampai disitu, ia juga menginginkan adanya jaringan internet. Hingga saat ini desanya tak bisa mengakses. Terlebih, masih banyak terdapat blank spot. Sehingga informasi pun sangat minim didapatkan mereka.
“Kalau ada tower pengantar sinyal internet, tentu sangat membantu keperluan kami yang tak hanya bagi pemdes saja. Melainkan, kebutuhan sekolahnya juga,” jelasnya.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, disela menjaring aspirasi menanggapi serius hal tersebut. Bahkan, di hadapan warga Desa Karya Bakti, ia langsung berkomunikasi melalui telepon dengan Kepala Bappeda, Ariadi Noor, untuk membicarakan hal ini supaya dapat menjadi skala program prioritas pembangunan daerah.
“Kita ketahui, Kusan Tengah ini hampir mirip dengan Kecamatan Batulicin, puluhan berdiri belum juga memiliki sekolah tetapi akhirnya berhasil dibangun. Tentu saja, Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanbu bersama-sama naik ke pusat untuk menarik APBN,” ungkapnya.
Selanjutnya, dia membeberkan, untuk merealisasikan pembangunan pada sektor dunia pendidikan alokasi anggarannya harus terserap sebesar 20 persen.
“Namun, APBD sifatnya hanya menutupi saja. selebihnya bisa melalui APBN yang diturunkan melalui DAK. Karena di luar dari 20 persen itu tidak bisa terlaksana,” tuturnya.
Menurut dia, sesuai dengan anjuran pemerintah pendidikan minimal 12 tahun. Sehingga, perlu adanya sinergi baik antara pusat dan daerah agar pemerataannya bisa tercapai.
“Mereka tak hanya sekolah dari TK, SD sampai SMP saja. Belum lagi berbicara di tingkat universitas. Sehingga, aspirasi ini perlu kita kawal ke rumah banjar sesuai kewenangannya pemerintah provinsi,” tutupnya. (pk)
