Rendahnya Honor, Guru Madrasah Sampaikan Aspirasi ke Komisi IV DPRD Kalsel

Related Articles

Diduga Korsleting Listrik 12 Kapal Nelayan Pekalongan Terbakar, Polda Jateng Kerahkan 6 Unit Damkar

6 hari ago

Pemprov Jateng Sediakan Rumah Layak Huni Dengan Harga Terjangkau

1 minggu ago

Gedung Perpusda Jateng Diperluas, Dorong Literasi dan Minat Baca Masyarakat

2 minggu ago

Banjarmasin, Koranpelita.com

Terkait honor yang rendah, Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan keluhan dan aspirasi ke Komisi IV DPRD Kalsel.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung melalui audiensi di ruang Komisi IV DORD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (18/1/2023) siang.

Ketua PW PGM Indonesia Provinsi Kalsel, Pangeran Gusti Surian, M.Pd.I. mengungkapkan gaji guru honorer di Madrasah paling tinggi sekitar empat ratus ribu rupiah per bulan.

“Gaji guru honorer paling seratus, dua ratus, dua ratus lima puluh, paling tinggi empat ratus. Dengan jumlah segitu, mengajar setiap hari dari jam tujuh sampai jam satu. Ini yang mungkin dibilang pahlawan tanpa tanda jasa,” keluhnya.

Pengurus PGM Kabupaten Batola juga turut hadir mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan bantuan insentif. Ditambah lagi jumlah siswa juga mempengaruhi gaji guru honorer.

Sedang pengurus PGM Kota Banjarmasin juga mengungkapkan bahwa para guru honor di Madrasah Banjarmasin pernah tidak menerima gaji selama empat bulan dikarenakan dana BOS yang tidak cair.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengatakan, akan menjadwalkan agenda ke Kemenag RI untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer Madrasah tersebut.

“Perjuangan Komisi IV dua periode agar Madrasah bisa dapat BOSDA. Bulan depan bisa dijadwalkan ke Kemenag untuk memperjuangkan. Makanya terbentuklah Perda Fasilitasi Pesantren, namun belum ada good will dari pemerintah,” jelas Lutfi

Ketua Komisi membidangi Kesra, kesehatan dan pendidikan ini juga menegaskan bahwa aspirasi terkait kesejahteraan guru Madrasah ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter.

“Aspirasi ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter, namun ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat. Ini yang akan kita bawa ke Kementerian Agama yangmana harapan kita bahwa kesejahteraan guru Madrasah ini khususnya di Kalimantan Selatan ini bisa lebih terangkat lagi,” harapnya (pik)