www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Kurikulum Merdeka besutan Nadiem Makarim yang baru diluncurkan pada bulan Februari 2022 sempat menuai pro dan kontra di dunia pendidikan Indonesia. Dikutip dari media tempo.co kurikulum tersebut dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai kelinci percobaan sistem pendidikan.
Melihat kondisi seperti ini DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat bergerak langsung datangi Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen Paud Dikdasmen) Kemendikbud Dikti RI untuk mengetahui secara pasti mengenai Kurikulum Merdeka ini (Senin, 28/11).
“Mengenai kurikulum merdeka, bagaimana mensinkronisasikannya ke daerah dan bagaimana kami sebagai memegang wewenang di kalsel bisa memberikan informasi yang benar tentang kurikulum merdeka ini,” Ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Gina Mariati.
Lebih lanjut, Gina menyampaikan bahwa informasi yang benar dan hal seperti ini sangat penting dipahami juga oleh mereka sebagai anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Kami butuh support, kami bertemu masyarakat ketika ada masalah kami tidak hanya sekedar memberikan harapan tapi kami ingin tindakan yang nyata sebagai solusi di daerah kami” ujarnya.
Saat ini dikonfirmasi Pemprov Kalsel melalui Dinas Pendidikan telah menerapkan Kurikulum Merdeka ini kepada seluruh SMK yang ada di Kalsel, disinggung mengenai itu Abd, Hasib Salim anggota Komisi IV menilai ini boleh-boleh saja.
“Kalaupun tadi dari Dinas Pendidikan Kalsel sepertinya mewajibkan untuk melaksanakan, tapi sebenarnya tidak seperti itu, ini diserahkan kepada unit masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada,” Katanya.
Meskipun demikian Hasib berharap jika kurikulum ini dilaksanakan secara utuh akan berdampak baik bagi dunia pendidikan di Kalsel.
“Mudah-mudahan Kalsel nantinya menjadi contoh untuk penerapan kurikulum ini dan kami siap akan dukung apa yang dilaksanakan dan kita lihat kemampuan daripada sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen Paud Dikdasmen Fauzi Eko Pranyono menjelaskan Kurikulum Merdeka diluncurkan sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila ini merupakan pilihan saja.
“Kurikulum Merdeka masih berupa opsi bukan kewajiban, opsinya bisa berubah bisa mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi, jadi tidak dipaksakan, silahkan satuan pendidikan memilih sesuai kondisi dan kebutuhannya jangan ada interfensi mereka yang tahu kebutuhan mereka silahkan,” katanya.(zul/pk)
