www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,koranpelita.com
Setelah mendapat perhatian dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo atas kelangkaan vaksin miningitis sebagai syarat yang digunakan para jamaah umroh, Kini sebanyak 250 ribu pasokan baru vaksin meningitis telah tiba di Indonesia, ditengah kelangkaan stok di sejumlah daerah.
” Dengan sudah tibanya vaksin miningitis tersebut, agar pemerintah dalam hal ini Kemenkes dapat menyiapkan serta memenuhi pengadaan stok vaksin meningitis di tanah air, dan mendorong pemerintah untuk segera mendistribusikannya ke setiap daerah secara merata sesuai kebutuhan,” pinta Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabo (5/10/2022).
Dia mengungkapkan, dengan kasus kelangkaan vaksin miningitis ini diharapkan pemerintah supaya terus melakukan pemenuhan dan jangan sampai terjadi kelangkaan lagi.
” Mendorong Kemenkes bersama Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pemetaan daerah dan memperhitungkan kebutuhan setiap daerah, khususnya daerah yang mengalami kekosongan stok vaksin meningitis, sehingga daerah tersebut dapat lebih diprioritaskan dalam pendistribusiannya,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Bamsoet, pihaknya meminta pemerintah untuk mulai mendata jumlah kebutuhan vaksin meningitis di tiap-tiap daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan di Lapangan.
” Selain itu, meminta komitmen pemerintah untuk melakukan upaya maksimal dalam memenuhi ketersediaan stok vaksin meningitis di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga tidak mengganggu persyaratan bagi keberangkatan jemaah umrah ke Tanah Suci akibat kelangkaan vaksin tersebut,”paparnya.
Sementara itu, terkait hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan peredaran vitamin C, vitamin D3, dan vitamin E ilegal terutama yang diedarkan di e-commerce atau media online. Ketua MPR RI mengatakan, meminta BPOM untuk menindaklanjuti temuannya tersebut dengan menelusuri penjual vitamin yang dijual secara ilegal.
” Disamping mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran vitamin secara konvensional, serta melakukan patroli siber guna menelusuri sekaligus mencegah peredaran vitamin tanpa izin edar pada e-commerce melalui platform marketplace, media sosial dan website dan bersama pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap oknum yang terbukti memproduksi hingga mengedarkan vitamin ilegal tersebut,”ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap temuan BPOM dan berkomitmen memberantas peredaran vitamin ilegal, disamping berupaya memenuhi kebutuhan serta permintaan masyarakat akan vitamin atau multivitamin khususnya selama pandemi Covid-19.
” Mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan telekonsultasi Dokter apabila memerlukan vitamin, serta mengenai manfaat mengonsumsi vitamin, dan secara teliti memperhatikan kontradiksi, peringatan, perhatian juga efek samping yang tercantum pada penandaan atau kemasannya ketika membeli vitamin khususnya di platform marketplace. Mengingat, peredaran vitamin ilegal sangat membahayakan kesehatan masyarakat karena keamanan, khasiat, dan mutu produk yang tidak terjamin.”
Mengenai delapan provinsi mengalami peningkatan kasus virus corona dalam sepekan terakhir, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur/NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, Ketua MPR RI ini meminta Satuan Tugas/Satgas Penanganan Covid-19 dan pemerintah daerah delapan provinsi tersebut, melakukan evaluasi dan memetakan penyebab terjadinya peningkatan kasus covid-19 di masing-masing daerah, dan menyampaikan beberapa atau salah satu strategi di 26 provinsi lain, yang telah mengalami penurunan kasus harian covid-19, yang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Masih tingginya kasus covid ini meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah delapan provinsi terkait, melengkapi vaksinasi covid, mulai dari primer hingga booster, dan memperkuat pemeriksaan/testing covid-19 menggunakan whole genome sequences/WGS, agar dapat diketahui secara pasti varian virus corona yang menyebabkan peningkatan kasus tersebut,” pintanya.
Meski begitu, Bansoet juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memastikan pemerintah daerah delapan provinsi dimaksud, untuk menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang memadai dan mengintegrasikan pelayanan covid-19 dengan sistem kesehatan primer yang disertai dengan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap pasien, utamanya pasien covid-19 lanjut usia/lansia dengan komorbid.
“Jadi untuk menekan kasus ini Kemenkes bersama pemerintah daerah delapan provinsi tersebut, bersama Dinas Kesehatan di daerah untuk mempersiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi lonjakan kasus covid-19, diantaranya dengan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan/nakes yang memadai,” tuturnya.
Untung mengatasi kasus ini, Bamsoet meminta Kemenkes bersama pemerintah daerah delapan provinsi, terkait melakukan antisipatif dengan menyiapkan langkah pencegahan dan pengendalian covid-19, diantaranya dengan meminta komitmen masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, serta mengingatkan masyarakat melalui penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai ancaman covid-19 yang masih ada dengan segala risikonya meskipun Indonesia memiliki rencana untuk masuk menuju fase endemi covid-19.
” Meminta Kemenkes, menjaga angka positivity rate covid-19 di Indonesia agar tidak melebihi standar yang telah ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO, melalui optimalisasi dan pengembangan upaya penanganan covid-19 yang telah dicanangkan pemerintah,”pungkasnya.(sup)
