www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Oleh : Pudjo Rahayu Risan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kondisi dunia yang tidak pasti. Tahun ini sulit dan tahun depan gelap. Hal ini dikatakan ketika memberi pengarahan kepada para menteri, pimpinan badan dan komisi, serta para kepala daerah se-Indonesia. Penegasan ini perlu disampaikan Presiden, bahwa kita tidak senang dulu meski Indonesia mendapat sertifikat swasembada pangan dan ketahanan pangan. Pengarahan itu disampaikan Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Kebijakan apa yang harus diambil, dengan harapan terwujudnya langkah serta partisipasi publik yang diharapkan. Kenapa hal ini perlu, perpaduan kebijakan publik yang diambil oleh pemangku kepentingan harus klik atau klop dengan respon publik, karena goal atau tujuan kebijakan publik akan memunculkan partisipasi publik yang positif. Artinya bukan penolakan apalagi pembangkangan tetapi memahami, menerima dan melaksanakan.
Solusi Mengatasi Tahun Depan Dunia Gelap.
Dalam mengantisipasi prediksi tahun depan dunia gelap, tentu diperlukan strategi dan langkah kebijakan sebaiknya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meredam dampak dinamika global tersebut. Dalam kebijakan fiskal, perlu ada transformasi struktur ekonomi dari yang selama ini didominasi oleh konsumsi rumah tangga, perlu adanya pengalihan ke sektor yang lebih produktif.
Ini menuntut masyarakat secara umum berpartisipasi merubah pola yang disesuaikan dengan situasi baik nasional maupun global. Tanpa dunia gelappun pola konsumtif harus secara pelan dan pasti bergeser ke pola produktif. Pada saat yang sama Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mampu membuat kebijakan secara nasional yang diharapkan sebagai upaya dan kebijakan dalam mendorong investasi dan ekspor. Dalam hal ini, investasi yang masuk diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru yang akan berkontribusi mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada posisi ini, peran elite, terutama Gubernur, Bupati dan Walikota semua beserta jajarannya memberi contoh kehidupan yang tidak konsumtif serta memberi contoh sekaligus mengajak masyarakatnya memilih destinasi wisata dalam negeri, bahkan mengunjungi desa – desa wisata yang banyak tumbuh dibanyak tempat. Ini juga memancing pertumbuhan dan perputaran ekonomi di desa – desa.
Ini sejalan dengan Presiden Jokowi minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata. “Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.
Indonesia mempunyai banyak daerah wisata yang menarik, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur, Jakarta, dan lain-lain. Kekayaan Nusantara disektor kuliner sungguh sangat menarik. “Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri ?” tegas Jokowi. Penegasan ini motivasi dan malu bila orientasi selalu ke Negara orang.
Kebijakan Fiskal,
Dalam kebijakan fiskal, perlu diterjemahkan secara sederhana dan konkrit apa yang harus dilakukan oleh khalayak ramai, masyarakat yang lebih didominasi mayarakat bawah, secara anatomi penduduk. Baik secara ekonomi, pendidikan maupun akses untuk transformasi informasi serba terbatas. Dengan harapan ada transformasi struktur ekonomi dari yang selama ini didominasi oleh konsumsi rumah tangga, perlu adanya pengalihan ke sektor yang lebih produktif. UMKM bisa menjadi penggerak sekaligus menstimulus cinta produksi dalam negeri .
Apalagi kebijakan fiskal perlu dikakukan, diharapkan kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Fiskal merupakan segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintahan sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran berbagai program-program. Dimana tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan.
Sedangkan kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonoomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter ? Kebijakan moneter dilakukan dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI).
Dalam kebijakan moneter, BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Disini benar – benar bahwa kebijakan moneter mampu melakukan pengendalian inflasi. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja menjadi ideal atau lebih sejahtera.
Perlu juga kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Pengendalian inflasi perlu diantisipasi dengan kenaikan BBM yang dampaknya terasa dua tiga bulan kedepan.
Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diperlukan disiapkan dengan tujuan digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Namun fokus atau ruang lingkup kedua kebijakan tersebut berbeda. Kebijakan fiskal berfokus pada penerimaan pemerintah dari pajak dan pengeluaran pemerintah sedangkan kebijakan moneter dilakukan dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi.
Energi alternatif baru terbarukan.
Sebagai solusi alternatif, Pemerintah tentu perlu mengembangkan potensi energi alternatif baru terbarukan untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan baru diberbagai sektor ekonomi. Mengutip data yang diterbitkan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bappenas telah melakukan perhitungan bahwa melalui skenario green jobs net zero emissions, Indonesia berpotensi memiliki 1,2 juta pekerjaan hijau pada 2020. Angka ini akan terus bertambah hingga mencapai 3 juta lapangan pekerjaan pada 2060.
Dengan peluang yang sangat besar di sektor baru ini, Pemerintah tentu perlu melakukan dukungan penuh bagi pengembangan energi-energi baru yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi guna mengantisipasi krisis ekonomi yang kapan saja dapat terjadi. Hal ini tentu dapat menjadi alternatif pekerjaan hijau baru bagi para milenial di tengah sulitnya mencari pekerjaan pasca pandemic covid-19 ini.
Secara potensi, Peningkatan pekerjaan hijau green jobs ini akan berdampak positif pada kualitas lingkungan, ketersediaan sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.
Semoga prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III tembus 5,4%-6% dengan catatan perlu membenahi hal fundamental seperti infrastruktur guna meningkatkan daya saing dengan negara lain. Proses perijinan juga harus mudah, cepat, murah dan transparan.
(Pudjo Rahayu Risan, Pengamat Kebijakan Publik, pengajar tidak tetap STIE Semarang)
