Banjarmasin, Koranpelita.com
Kendati mendorong program pemerintah untuk memenuhi target capaian vaksinasi kepada anak sekolah guna memperkuat kekebalan tubuh. Namun vaksinasi bukan menjadi syarat bagi anak didik untuk memperoleh layanan sekolah, seperti syarat ujian atau lainya.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammadun, kepad awal media di Banjarmasin, Rabu (13/7/2023).
“Jadi tidak ada untuk syarat ujian atau lainya. Tapi kita mendorong pemerintah agar divaksin,” sebut Muhammadun.
Vaksin tersebut berupa, ada vaksin 1, 2 dan boster.
Menurut dia, badan intelijen nasional daerah bersama disdikbud rencananya akan melaksanakan vaksin massal.
Disdik kata dia, terus dorong agar prosentasi vaksinasi kepada anak anak didik meningkat. Sebab hal itu merupakan bagian dari merawat kekebalan tubuh.
“Jadi ini bukan suatu syarat. Tapi ini program pemerintah, baik presiden, gubernur, bupati, walikota, mengharapkan agar masyarakat di Kalsel melakukan vaksinasi, bebernya Muhammadun.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, membidangi Kesehatan dan Pendidikan, H M Lutfi Saepuddin, menyatakan vaksinasi kepada anak sekolah maksudnya baik karena bertujuan untuk menghindarkan dari beberapa penyakit.
Namun hal ini, bukan menjadi syarat wajib bagai anak didik untuk mendapat pelayanan lain disekolahnya.
“Apalagi ini berkaitan dengan urusan wajib pendidikan, Karena dikawatirkan ini bisa berdampak buruk dalam dunia pendidikan. Kalo saya katakan jangan sampai jadi blunder,” tegas Lutfi.
Namun begitu, lanjut Politisi Gerindra ini, jika ini menjadi komitmen, maka pemerintah harus bisa memenuhi ketersedian maupun segi keamanan vaksin yang sudah teruji secara klinis melalui lembaga berkompetan. Jika itu sudah dilakukan maka kita harus juga mendukung program pemerintah.
Seperti diketahui, adanya rencana kebijakan vaksinasi kepada anak sekolah ini membuat para orang tua murid jadi cemas. Salahsatunya Mahyun, warga Banjarmasin, yang punya anak baru masuk sekolah tingkat pertama, mengaku cemas atas adanya kebijakan vaksinasi ini. (pk)