Banjarmasin, Koranpelita.com
PT Adaro siap turut serta dalam pengawasan pengendalian air maupun bentuk dukungan lain bersama tim dari instansi pemerintah dalam hal ini dinas ESDM dan Lingkungan hidup, guna meminimalisir dampak genangan air pada sejumlah desa di kabupaten Tabalong, maupun Balangan.
Hal itu diungkap oleh Goverment Relation Head PT Adaro Tanjung Rinaldo Kurniawan, usai memgikuti rapat dengan pendapat (RDP) di DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (2/6/2022) siang.
RDP sendiri digelar bersama Dinas ESDM, DLH Kalsel, serta melibatkan lintas komisi DPRD kalsel, kerena adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Forum Komunikasi Antar Kepala Desa (FKAKD) terkait 5 desa yang bertahun-tahun tergenang banjir.
Lima desa yang masih tergenang banjir hingga kini tersebut yaitu di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yakni Desa Lajar, Desa Papuyuan, Desa Matang Hanau, Desa Mundar dan Desa Pampanan.
“Bersama tim pemerintah kita siap mendukung dan membantu masyarakat sesuai prosedur berlaku pada manajemen perusahaan,” ujar Rinaldo pada wartawan saat itu.
Secara wilayah operasional, lanjut Rinaldo, lima desa tersebut berada diluar wilayah PKP2B Adaro.
Tetapi jika terkait kontribusi kemasyarakat secara umun PT Adaro berkontribusi dalam program-program CSR, yaitu program-program pengembangan dimasyarakat, sesuai prosedur dan proses yang harus dijalani oleh masyarakat sehingga yang nantinya program tersebut bisa ditetapkan menjadi program CSR.
“Pada prinsipnya, kami sangat terbuka ketika masyarakat mengajukan proposal ke perusahaan, dan nanti ketika penentuan program-program dalam musrenbang, bersama tim perusahaan untuk memilah dan memilih program-program strategis,” kata Rinaldo.
Namun dia juga mengakui tak semua usulan masyarakat yang bisa diakomodir karena memang keterbatasan dari perusahaan.
Terkait adanya banjir menahun, menurutya lagi, area tangkapan air di dua kecamatan ini sangat besar sekali dan memang kontribusi airnya itu bisa datang dari mana saja.
Menurut dia, memang ada aliran air sungai yang masuk di dua kecamatan ini berasal dari saluran pembuangan limbah perusahaan yang sudah dikelola sesuai baku mutu yang ditetapkan oleh dinas terkait.
“Mengeluarkan air itu selain kualitas juga debitnya diatur dan tak boleh melampaui ijin yang diberikan dinas terkait,” kata Rinaldo.
Volume air limbah yang dikeluarkan lanjut dia, hanya boleh sekitar 3 M² lebih/menit dan pembuangan yang satu lagi sekitar 4 M²/second.
Namun, yang juga perlu diperhatikan sebut Rinaldo, casement area di dua kecamatan tersebut dibanding casement area yang dikelola pada dua saluran pembuangan limbah miliknya sebenarnya hanya keluar tak lebih dari 5 persen.
“Yang jadi pertanyaan ini 95 persen air itu kontribusi dari mana saja? itu juga perlu dicari. Tetapi dalam rapat penyampaian tadi kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kami hanya menyampaikan kondisi yang dikelola perusahaan, dan kedepan dicari solusinya yaitu air yang tergenang tersebut mau diapakan” pungkasnya.
Pimpinan lanjutan RDP lintas komisi DPRD Kalsel H Karli Hanafi, meminta pasca rapat pembahasan hari ini agar ada aksi tindaklanjut bersama pihak Adaro maupun dinas terkait untuk menghasilkan progres dan solusi. Sedang DPRD siap mendukung jika dinas ESDM dan DLH membutuhkan anggaran.
“Saya minta setelah ini sudah ada langkah konkrit dan progres. Kami di DPRD siap mendukung usulan anggaran,” pinta Karli Hanafi. (pik)