www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Kotabaru, Koranpelita.com
Rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 9 Juni mendatang di Kabupaten Kotabaru diharapkan berjalan lancar dan transparan sesuai amanat birokrasi, melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Nomor 112 Tahun 2014.
Harapan itu disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi disela kegiatan resenya di Desa Baharu Utara, Pulau Laut Sigam dan Dirgahayu, Pulau Laut Utara, Kotabaru, pekan tadi.
Setelah banyak penetapan sejumlah calon yang mengusung diri untuk dipilih menjadi kepala desa. Tentu, harapan yang diinginkan adalah peningkatan peluang sektor baru perekonomian warga.
“Kita lihat seperti di Desa Rampa Pulau Laut Utara Kotabaru ini kan mayoritas adalah nelayan tentu yang mampu dimaksimalkan untuk berinovasi adalah perikananannya. bahkan ekonomi mereka bertumpu disini. Nah, bagaimana nanti ke depan kades terpilih bisa mencari prospek baik untuk peningkatan pendapatan warga atau pun Pemdesnya sendiri,” kata dia.
Menurut dia, di Desa Rampa tak hanya sektor perikanannya semata, tetapi, ada pariwisata baru (siring laut Rampa Berkah) yang berhasil dibangun pemerintah agar menarik wisatawan berkunjung dan ini bisa memunculkan pendapatan desa.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel ini menambahkan, sesuai tupoksinya di Komisi II DPRD Kalsel, dirinya terus mendukung sektor ekonomi warga pesisir di Kotabaru apalagi perikanan hingga kekayaan laut menjadi tumpuan serius pemerintah daerah dan pusat.
“Perlu menjadi perhatian serius, selain memulihkan ekonomi tentu wujud nyata kades terpilih adalah pembangunan sebagai wujud nyata perhatian dan aspirasi warga,” harap Paman Yani sapaan akrab wakil rakyat ini.
Dilokasi berbeda, Plt Kepala Desa Rampa, Tiara, mengharapkan pada kontestasi yang digelar pada 9 Juni mendatang bisa mendapatkan kepala desa (kades) dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat sesuai visi dan misi yang diusung calon.
“Kami berharap dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk warga yang menginginkan pemimpin baru sesuai amanah yang diembannya nanti,” sebutnya.
Sebelumnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kotabaru telah menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 tentang sistem pemilihan kepala desa (kades) secara serentak kepada sejumlah perwakilan desa yang menyelenggarakannya.
Untuk diketahui, penyelenggaraan Pilkades yang rencananya digelar serentak tercatat ada sekitar 147 dari 198 desa dengan tekad siap berkontestasi. (pik)
