www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Barito Kuala, Koranpelita.com
Anggota DPRD dari fraksi Golkar, H Hasanuddin Murad, mengapresiasi positif rencana pembangunan jembatan di daerah Pantang Baru yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan tengah (Kalteng) yang merupakan MoU dari Bupati Barito Kuala dan Bupati Kapuas.
Dia menyikapi positif wacana pembangunan jembatan yang nantinya bisa menghubungkan dua provinsi tersebut. Karena nantinya bisa membantu aktivitas warga. Sehingga peluang ini diharapkan juga menjadi angin segar untuk meningkatkan ekonomi warga.
Hal itu diungkapkan H Hasanuddin Murad, saat mengelar reses di Desa Karya Makmur, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (12/5/2022).
Reses tersebut juga dihadiri oleh masyarakat, kepala desa dan Camat Tabukan, Abdi Maulana, SSTP.
Camat Tabukan, Abdi Maulana, disela kegiatan mengatakan menyambut baik kehadiran H. Hasanuddin Murad yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yangmana sosoknya cukup berpengaruh karena pernah menjabat sebagai bupati Barito Kuala selama dua periode.
“Saya mewakili warga kecamatan Tabukan tentunya berbangga dengan kehadiran beliau (Hasanuddin Murad)
sebagaimana sosok beliau sebagai mantan bupati dua periode tentunya sangat dinantikan di sini. Apalagi tadi sempat ada sesi tanya jawab atau diskusi, jadi aspirasi warga tersampaikan dengan baik. Semoga di lain waktu beliau dapat kembali berhadir di tengah-tengah warga Kecamatan Tabukan” pungkas Abdi Maulana.
Adapun kegiatan reses anggoat DPRD
Kalsel ini dijadwal mulai 11 hingga 18 Maret disejumlah titik Dapil masing-masing.
Usai kegiatan H Hasandudin Murad menjelaskan, daerah Desa Karya Makmur memang sangat jauh dari ibukota provinsi. Bahkan mendekati ujung dari Kabupaten Barito Kuala.
Dirinya sengaja memilih dan datang ke sini untuk melihat perkembangan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel ini juga berharap adanya kegiatan ini dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada kepala daerah Kalsel untuk menjadi petimbangan serta pedoman pengambilan kebijakan, sebagai tindak lanjut harapan masyarakat. (pik)
