www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelita com
Pandemi Covid-19 memberikan efek domino yang cukup mendalam tidak hanya pada aspek sosial dan kesehatan, melainkan pada aspek ekonomi dan aspek keuangan. Seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah di sektor kesehatan, perekonomian maupun sektor-sektor lainnya, kondisi perekonomian sudah menunjukkan pemulihan.
Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV Tahun 2021, sebesar 5,42 % (yoy) atau meningkat dibanding periode Triwulan III Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,73 % (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut tercatat berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,02 % (yoy).
” Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19, UMKM justru memberikan peran yang besar untuk menggerakkan perekonomian.,” ungkap Kepaka OJK Jateng-DIYMJateng-DIY Aman Santosa di Semarang, 23/3/2022).
Menurutnya, pendapatan masyarakat dan pembatasan sosial yang diikuti sikap kehati-hatian konsumen menyebabkan permintaan masyarakat menurun tajam. Di saat permintaan dan produksi mengalami stagnasi bersama, UMKM mampu menggerakkan ekonomi secara serempak, fleksibel, cepat, bervariasi dan menyebar luas.
” Di Jawa Tengah, jumlah UMKM mencapai 4,17 juta atau 99 % dari total unit usaha yang ada, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 8,9 juta orang atau 47,68 % dari total Tenaga Kerja Jawa Tengah pada tahun 2020,” ujarnya.
Meskipun demikian, lanjutnya, UMKM masih mengalami sejumlah kendala. Berdasarkan survei yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, bahwa masih terdapat 52 % UMKM yang mengalami kendala pemasaran, 25 % mengalami kendala pembiayaan, 5 % mengalami kendala bahan baku, dan 18 % mengalami kendala lainnya.
“Inilah berbagai kendala yang ditemui di UMKM Jateng,” kata dia ketika ditemui saat Rapat Koordinasi TPAKD se-Jawa Tengah.
Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa menyampaikan, bahwa dari data di atas khususnya terkait akses sumber pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat, diperlukan sinergi seluruh pihak baik OJK, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan serta pertan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
Indek Literasidi Jateng Lebih Tinggi
Hal tersebut mengingat sesuai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan masing-masing sebesar 47,38 % dan 65,71 % tahun 2019, sementara secara nasional indeks literasi dan inklusi masing-masing sebesar 38,03 % dan 76,19 %.
” Meskipun indeks literasi di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan secara nasional, namun indeks inklusi masih jauh dari target nasional tahun 2024 yang mencapai 90%,” paparnya.
Diungkapkan, untuk mempermudah akses UMKM dan masyarakat terhadap pembiayaan di Industri Jasa Keuangan, TPAKD Provinsi jawa tengah membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Akses Keuangan Terintegrasi (SRIKANDI).
” SRIKANDI dapat diakses melalui website dan smartphone dengan menampilkan fitur-fitur diantaranya, informasi mengenai Industri Jasa Keuangan (Perbankan, pasar Modal, dan IKNB), Edukasi dan Perlindungan konsumen, dan juga yang tidak kalah penting yaitu media pelatihan UMKM serta pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro,” katanya.
Upaya ini selaras dengan harapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Rapat Koordinasi tersebut dapat menyatukan seluruh pemangku kebijakan di kabupaten dan kota dalam spirit mempermudah akses keuangan bagi masyarakat, terutama melalui aplikasi Srikandi yang dapat menyediakan informasi perkembangan akses keuangan secara komprehensif.
” Kemudahan akses permodalan UMKM tersebut diluncurkan, mengingat di kala pandemi, tidak sedikit UMKM yang terdampak. Sehingga mereka membutuhkan akses keuangan yang lebih mudah dan aman. Menyusul juga, fenomena belakangan dengan munculnya investasi bodong yang memunculkan crazy rich,” ungkap Ganjar.
Ekonom dan Pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini menyampaikan, akses terhadap modal menjadi salah satu masalah terbesar UMKM. Meskipun sejak pandemi Covid-19 terjadi peningkatan literasi keuangan di banyak daerah, ditandai dengan 85 % usaha nano dan mikro yang sebelumnya tidak memiliki akun bank mulai mengenal produk perbankan.
“Jadi Pemerintah tetap perlu membangun digitalisasi dan ekosistem pengembangan UMKM termasuk peningkatan inklusi di daerah,” ujarnya
Anggota Dewan Komisioner, Tirta Segara menyampaikan, apresiasi kepada Provinsi Jawa Tengah atas kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah diimplementasikan dengan baik oleh TPAKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan Pemerintah baik Provinsi maupun Daerah.
” Peluncuran aplikasi Srikandi tersebut menunjukkan, bahwa Jawa Tengah merupakan TPAKD terdepan dalam inovasi digital khususnya berkaitan dengan peningkatan inklusi di daerah, ungkap Tirta,” katanya.
Aman Santosa menambahkan, pada tahun 2021, OJK bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan dan stakeholder terkait yang tergabung dalam tim TPAKD, melakukan kolaborasi dalam rangka melaksanakan beragam program untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi Jawa Tengah dan inklusi keuangan, antara lain melalui pengukuhan 36 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, implementasi kebijakan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jawa Tengah, program UMKM Bangkit, Ayo Jateng Menabung, pemanfaatan Badan Wakaf Mikro, Kredit Usaha Rakyat melalui aplikasi Srikandi dan Kredit Center.
” Atas program-program tersebut, di penghujung tahun 2021 ini TPAKD Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Program Pemberdayaan UMKM, TPAKD Kabupaten Tegal memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Inovasi Program Pengembangan Digitalisasi UMKM, dan TPAKD Kabupaten Gunung Kidul yang memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Inovasi Program Digitalisasi Akses Keuangan di Sektor Pariwisata.”tuturnya.
Mengakhiri rapat koordinasi tersebut, Aman memberikan, semangat kepada seluruh Industri Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan di daerah.
“Dengan semangat kolaborasi mencari solusi terbaik mengatasi dampak pandemi, OJK, Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Tengah”, pungkas Aman.(sup)
