Jakarta, koranpelita.com
TNI Angkatan Laut (TNI AL) menuntut satuan-satuan operasi meningkatkan pemahaman hukum nasional dan hukum internasional sehingga para komandan lapangan tidak ragu dalam mengambil keputusan apalagi tantangan keamanan di wilayah perairan Indonesia masih didominasi oleh aspek pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal-kapal asing termasuk nota-nota protes dari negara lain.
Hal tersebut kembali menjadi penekanan pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Operasi dan Latihan yang dibuka Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) Laksma TNI Eko Wahjono, S.E., bertempat di Ruang Rapat Disopslata, Mabesal, Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (17/3). Dalam kegiatan Rakernis Ops TNI AL 2022 ini dilaksanakan secara luring oleh Sekdisopslatal, para Kasubdis Disopslatal dan dan beberapa pejabat Mabesal yang terkait serta secara daring oleh para Asisten Operasi Koarmada, Kolinlamil, Pushidrosal, Kormar, Guspurla, Guskamla, Pasmar, Lantamal, Paban Ditlat Kodiklatal, Dirdik AAL, Dirops Puspenerbal dan Dirops Puskopaska.
Sebelumnya juga, poin ini menjadi salah satu kebijakan dan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono pada pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL dan Rapat Koordinasi Bidang Operasi dan Latihan (Rakor Ops) beberapa waktu lalu selain kebijakan lainnya seperti penguatan operasi perbatasan, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pemantapan interoperabilitas Trimatra Terpadu serta Reaktualisasi Diplomasi Militer. Demikian juga pola operasi agar dirancang dengan efektif dan efisien, yang mana keberhasilan operasi diukur dari output dan outcome, dengan memfokuskan gelar kekuatan di daerah rawan dan strategis serta melaksanakan latihan secara bertahap, berkelanjutan dan mampu mendukung keberhasilan operasi.
Pelaksanaan Rakernis Ops yang mengangkat tema “Dengan Meningkatkan Operasi Dan Latihan, Unsur-Unsur Operasi Siap Mewujudkan Satuan Operasi Yang Profesional, Modern Dan Tangguh”, merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rakor Ops TNI AL dengan maksud sebagai wahana sinkronisasi kegiatan operasi dan latihan masing-masing kotama operasional dihadapkan dengan perencanaan dan kebijakan di bidang operasi dan latihan komando atas.
Kadisopslatal menyampaikan bahwa dinamika situasi nasional dan perkembangan lingkungan strategis harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas operasi dan latihan, sehingga penyelenggaraan kegiatan operasi dan latihan TNI AL diarahkan dapat selaras dengan program kebijakan pimpinan untuk mewujudkan TNI AL yang profesional, moderndan tangguh di setiap situasi, serta selalu siap sedia dalam menghadapi semua bentuk ancaman.
Kadisopslatal mengakui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan, masih ditemukan adanya kendala yang dapat menghambat optimalisasi pencapaian tugas operasi maupun sasaran latihan, sehingga perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama.(ay)