www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan akan tetap berjalan pada koridornya sebagai fungsi kontrol dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Begitu pula apa yang menjadi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri dalam negeri akan menjadi evaluasi DPRD agar tak lagi terjadi kasus korupsi oleh kepala daerah di provinsi ataupun kab/kota di Kalsel.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Indonesia bersama Kemendagri melalui Zoom Meeting, Senin (24/1/2022).
Dalam raker, lanjut Supian HK, banyak hal yang disampaikan oleh KPK maupun Kemendagri, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dari kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan hal diatas akan jadi PR.
“Kita harap jangan ada lagi kepala daerah di Kalsel yang terjerat hukum oleh KPK, semoga ini yang terakhir kalinya,” kata dia.
Menurutnya, penyampaian dalam raker akan menjadi pembelajaran berharga agar kedepan pemerintah daerah lebih waspada dan transparan mengenai pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Senada Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah menyatakan apa yang telah disampaikan perlu diwaspadai sehingga jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang mengarah kepada korupsi.
Supiansyah Ia juga menyambut baik terkait upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menggunakan e-Catalog lokal yang bertujuan agar daerah bisa menambah pendapatan dan ekonomi di wilayah masing-masing.
“Saya sangat setuju, mudah-mudahan bupati dan wali kota di Kalsel dapat menerapkan itu juga,” ucapnya.
Dengan sistem e-Catalog lokal ini lanjutnya, disana tak ada yang bisa bermain dengan hal-hal korupsi. e-Catalog daerah artinya produk-produk daerah inilah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam hal ini APBD. Sehingga semua transparan dan terbuka. (pik)
