Banjarmasin, Koranpelita.com
Wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut positif rencana pemerintah pusat yang akan kembali membuka kran ekspor hasil tambang, khususnya batu bara.
Karena bagaimanapun juga pemasukan di berbagai sektor tentunya dibutuhkan untuk perkuatan devisa negara.
Namun begitu, juga diingatkan, agar semua baik itu negara, pelaku usaha, maupun masyarakat di daerah sama-sama memperoleh manfaat yang seimbang dalam tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bersama.
“Kita selaku wakil rakyat didaerah, sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun didaerah. Tapi yang penting semua harus memperoleh manfaatnya,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, kepada awak media, di Banjarmasin, Rabu (12/1/2022).
Sekretaris komisi membidangi infrastruktur, perhubungan, energi dan sumber daya mineral ini menyebutkan. Jika kebijakan ekspor kembali dijalankan, tentunya, volume produksi emas hitam yang dikeruk juga bakal meningkat.
Karenanya, anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar semua pelaku pertambangan di daerah tetap dan terus meningkatkan disiplin dan taat aturan baik secara administrasi maupun teknis pengelolaan pertambangan dan pasca tambang.
Dengan begitu, kondisi lingkungan didaerah tetap terjaga dan seimbang hingga tak menyisakan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Terkait kebijakan ekspor, lanjut Abidinsyah, semua pelaku usaha tambang di daerah hendaknya segera menyelesaikan masalah masing-masing, seperti yang kini terjadi yaitu perselisihan PT TCT dan PT AGM yang harus segera diselesaikan. Sehingga tak jadi kendala dalam mendukung rencana kebijakan ekspor yang dicanangkan pemerintah pusat dalam hal ini Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan.
“Perselisihan ini harus segera di selesaikan agar tak jadi kendala untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” kata dia.
Disinggung seberapa besar dampak pertambangan terhadap lingkungan khususnya sejumlah kabupaten di Kalsel yang kini terendam banjir?
Mantan birokrat ini tak menampik.
Karena itulah dia meminta pelaku pertambangan harus lebih peduli dan memperkuat disiplin dan taat aturan sesuai UU dan tatakelola pertambangan.
Karena didalamnya sudah mengatur rencana kerja termasuk Amdalnya.
“Jika para pelaku ingkar dan tak perduli terhadap lingkungan, maka yang menderita nantinya adalah masyarakat banyak,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD Kalsel, sejumlah kabupaten yang kini terendam banjir dan longsor diantaranya, HST, HSS dan Kabupaten Banjar. Sedang banjir terparah terjadi di Desa Rantau Nangka Kabupaten Banjar dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter (pik).