www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2021 tak maksimal terserap penuh, maka alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2022 menurun signifikan sebesar 4,28 persen atau berkurang senilai Rp 1,2 triliun.
Total Dana APBN Kalsel tahun 2021 sebesar Rp 26,1 triliun, dan 2022 hanya Rp 25, 07 triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah usai penyerahan DIPA dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kalsel tahun 2022, yang diterima Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (3/12/2021).
Sulaimansyah menyebutkan, penyerapan anggaran DAK fisik Kalsel tahun 2021 tak bisa maksimal, yaitu sebesar Rp 111 miliar yang gagal diserap.
Penyebab gagalnya serapan DAK fisik beberapa pemerintah daerah beragam, seperti gagal kontrak, yaitu terlambat kontrak dan ada juga yang sudah melebihi batas waktu sehingga gagal kontrak.
Disinggung daerah mana saja Sulaimansyah mengaku tak hapal. Namun ada beberapa daerah yang gagal kontrak sehingga berpengaruh ke DAK fisik Kalsel.
“Kami sangat menyayangkan gagalnya serapan anggaran pusat tersebut karena dananya sudah ada,” kata Sulaimansyah.
Adapun rincian perbandingan pagu TKDD wilayah Kalsel 2021 dan 2022 yakni DAK fisik Kalsel di 2021 Rp 1,4 triliun, turun jadi Rp 1,2 triliun atau turun 11 persen,
DAK. Non fisik di 2021 Rp 2,3 triliun turun 1,8 persen jadi Rp 2,3 triliun. Dana insentif daerah paling besar turun 79 persen dari Rp 446 miliar di 2021 menjadi Rp 91miliar. Sementara dana desa turun 6,5 persen dari Rp 1,5 di 2021 menjadi Rp 1,4 triliun di 2022.
Adapun serapan APBN di Provinsi Kalsel di 2021 hingga 90 persen dengan target belanja kelembagaan Rp 9,07 triliun, dan TKDD Rp 16,43 triliun.
Realisasi APBN wilayah Kalsel 2021 hingga 30 November diketahui 90,2 persen atau Rp 23 triliun dari total Rp 26,1 triliun.
Kendati begitu, imbuh Sulaimansyah, jika dibandingkan dengan proporsi alokasi pagu APBN 2022 dan pagu APBN di 2021, ada kenaikan yakni 1,43 persen di 2021 dan 1,46 persen di 2022.
Sementara untuk TKDD di Kalsel terdapat 10 pemerintah daerah yang mengalami kenaikan yakni HSS, Tapin, Barito Kuala, Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanahlaut, Tanahbumbu, Balangan dan Tabalong.
Sedangkan 4 pemerintah daerah yang mengalami penurunan alokasi TKD di 2022 ini yaitu HSS, Kotabaru dan Pemprov Kalsel.
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, mengingatkan dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 tersebut agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden RI Jokowi.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini berharap seluruh dana dapat segera berjalan dan tepat sasaran, serta dapat terserap secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing.
Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan APBN dan APBD dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dapat tercapai.
Paman Birin, berpesan kepada Bupati/Wali Kota dan Pimpinan satuan kerja SKPD, segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana penggunaan dana yang telah disusun.
Menarik, Kabupaten Balangan menjadi daerah di Kalsel dengan kenaikan tertinggi yang berasal dari kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, menjelaskan, DBH Balangan pada DIPA 2022 yakni Rp 453 miliar, jauh naik dari sebelumnya.
Kenaikan DBH Balangan hingga hampir 200 persen didapat setelah pihaknya meminta audit BPK terhadap Kementerian ESDM agar data produksi disesuaikan dengan DBH Balangan.
“Alhamdulillah di 2021 ini kita upayakan bisa naik, dan dinaikkan di 2022, mudah-mudahan benar-benar ditranfer sesuai nantinya,” harap Abdul Hadi. (pik)
