www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Marabahan, Koranpelita.com
Anggota DPRD Provinsi Kalsel, DR.H.Karli Hanafi Kalianda, SH.MH,
Untuk menyebarluaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Anggota DPRD Provinsi Kalsel, DR.H.Karli Hanafi Kalianda, SH.MH, menggelar
sosialisasi bagi masyarakat
Desa Bantiung, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, provinsi setempat, Sabtu (20/11/2021),
Hadir sebagai nara sumber lain, yaitu Norrita Dahlia, SH,MH, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala.
Dihadapan sekitar 50 peserta dan Kepala Desa Bantuil, Syahbuddin, pada paparan awalnya Karli menjelaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakila rakyat daerah yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, salah satu tugasnya menjalankan fungsi legislasi.
“Pelaksanaan fungsi legislasi dilakukan dengan menjalankan tugas dan kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah termasuk mensosialisasikan peraturan pemerintah seperti yang dilakukan ini,” sebut Karli Hanafi.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel ini juga menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang ha katas tanah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh PPAT.
Sedangkan nara sumber, Norrita Dahlia, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan, Kabupaten Barito Kuala antara lain menjelaskan bahwa pendaftaran tas tanah bisa dilakukan dengan du acara, yaitu secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya, terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah.
Kemudian pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak bersangkutan secara individual atau massal.
Dikatakan juga, tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang dipertegas dengan pembukuan bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan.
Kegiatan sosialisasi ini mendapat perhatian antusias dari peserta yang hadir. Warga dengan serius menyimak materi demi materi yang disampaikan, demikian pula saat sesi tanya jawab, warga mempertanyakan beberapa permasalahan menyangkut pertanahan. (pik)
