Banjarmasin, Koranpelita.com
Puluhan massa dari dua organisasi buruh, yaitu Federasi Serikat Perkebunan Rajawali (FSP-BUN Rajawali) EHP Kalsel dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) menggelar aksi unjukrasa damai didepan kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu, (10/11/21) siang.
FSP-BUN Rajawali menyamapikan dua tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menindak lanjuti program vaksinasi untuk buruh perkebunan sawit.
Kedua, menindaklanjuti regulasi Perda tentang ketenaga kerjaan Kalsel dan Perda tentang buruh perkebunan kelapa sawit sekaligus meminta tindaklanjut terkait kenaikan UMP Provinsi Kalsel, dan terakhir terkait masalah tunggakan iuran BPJTSK PT. EHP Group.
Adapun FPSMI yang dikomandani, Yoeyoen I, juga menyampaikan beberapa point tuntutan.
Pertama, menuntut kenaikan UMP tahun 2022. Kedua, meminta terbitkan Upah Minimun Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2022.
Kemudian mencabut UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan point keempat meminta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law.
Ditengah kawalan aparat kepolisan yang cukup ketat, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD kalsel M. Zaini yang menyambut massa mencoba meminta aksi unjuk rasa untuk melakukan audiensi dengan harapan mereka lebih mudah menyampaikan substansi permasalahan yang dialami.
“Kami di DPRD siap menfilitasi untuk audiensi ini,” himbau M Zaini kepada saat itu.
Audien lanjut M Zaini, akan dilakukan bersama Komisi IV DPRD Kalsel membidangi kesejahteraan masyarakat, bersama pimpinan dewan.
Himbauan Sekretariat dewan ternyata disambut massa, karena sebelumnya surat yang disampaikan massa FSP-BUN Rajawali) EHP Kalsel, ke Sekretariat dewan, memang meminta untuk audiens. Sedang surat massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) yang masuk sebelumnya, memang menggelar aksi orasi dijalan.
Dengan penerapan protokol kesehatan ketat, kedua perwakilan organisasi massa buruh dan pekerja ini akhirnya bersedia malakukan audien yang dimulai sekitar Pukul 14.00 Wita di ruang lantai IV gedung Ismail Abdullah komplek DPRD setempat.
Audien berlangsung dipimpimpin Sekretaris Komisi IV, Firman Yusi didampingi dua amggota komisi, Athaillah Hasbi, Wahyudi Rahman, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi setempat. (zulvan/pik)