Pelaihari, Koranpelita.com
Dinas Peternakan dan Kesehatan (Nakeswan) Kabupaten Tanah Laut (Tala) masih merasakan adanya kendala dalam upaya penyedian pangan berupa daging merah yang berasal dari ternak hewan sapi maupun unggas.
Penyebabnya karena, selain biaya produksi yang masih tinggi, juga budaya masyarakat Kabupaten Tala
yang masih mengandalkan pemeliharaan ternak dengan pola apa adanya.
Karena itu diperlukan terobosan yang besar, yang salahsatu caranya untuk mendapatkan biaya produksi rendah dengan cara pinjam pakai lahan eks. Tambang PT. Arutmin Indonesia sebagai padang pengembalaan.
Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Nakeswan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Tanah Laut Suharyo, dihadapan rombongan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dipimpin Iman Suprastowo saat kunjungan kerja di kantarnya, di Pelaihari, Jum’at (1/10/2021).
Menurut Suharyo, lahan eks Tambang PT. Arutmin Indonesia yang sudah direklamasi merupakan lahan yang sangat potensial untuk pengembangan sapi baik dari sisi luas maupun sumber pakan ternak.
“Kami bersyukur dengan kehadiran dari Komisi II ini bisa mensuport karena cita-cita dinas peternakan ini ingin mengembangkan Peternakan dengan biaya rendah. Dan padang pengembalaan itulah kita harapkan segera terealisasi”, kata Suharyo.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengatakan sektor peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang terus didorong untuk dikembangkan sehingga Kalsel mampu menjadi daerah penyedia ternak.
Provinsi Kalsel juga merupakan daerah penyangga yang terdekat dengan ibukota baru nantinya sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, ketersediaan pakan hingga memberdayakan sumber daya manusia di bidang peternakan menjadi mandiri untuk menghadirkan produk unggulan yang berdaya saing di pasar domestik dan global.
“Hasil pertemuan hari ini akan di tindak lanjuti dengan mengundang Instansi-instansi terkait sehingga pinjam pakai eks. Tambang itu agar dapat terealisasi”, kata Ketua komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini.
Kunjungan kerja untuk monitoring sekaligus mendorong dinas peternakan hari itu juga diikuti sejumlah anggota Komisi II, yaitu, H Haryanto, M Yani Helmi, Aris Gunawan, Fahrani dan didampingi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel. (pik)